SuaraJogja.id - Pemda DIY meminta kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta segera menerapkan desentralisasi dalam pengelolaan sampah. Salah satunya dengan membangun Tempat Pengelolaan sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) di tingkat kalurahan.
"Ke depan kami dorong masing-masing kalurahan untuk ada TPS3R, khususnya di sleman dan bantul setelah penerapan desentralisasi karena [tpst] piyungan tidak bisa lagi menampung sampah," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo dikutip, Minggu (26/11/2023).
Menurut Kusno, pengembangan TPS 3R menjadi tanggungjawab kalurahan mulai 2024 mendatang. Pemkab bisa bekerjasama dengan akademisi, masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola TPS 3R.
Masing-masing kalurahan nantinya secara mandiri mengelola sampah, termasuk mengembangkan bank sampah dan pengelolaan sampah. Contohnya di Bantul, sebanyak 29 TPS 3R sudah berhasil dikembangkan dan mampu mengelola sekitar 75 ton sampah per hari pada 2023 ini.
Baca Juga: Minta Seluruh Parpol Daftarkan Akun Medsos Resmi, Ini Kata Ketua KPU DIY
"Jadi nantinya sampah di kalurahan tidak akan keluar namun diolah sendiri secara mandiri," jelasnya.
Bagi kalurahan yang tidak memiliki lahan yang memadai untuk membangun TPS 3R, Pemda mempersilahkan kerjasama dengan kalurahan sekitar. Mereka bisa mengelola sampah secara bersama, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari pengolahan sampah organik maupun non organik di bank sampah.
"Ya nanti sampah bisa ditampung untuk beberapa kalurahan, kan satu tps 3r bisa menampung tidak hanya satu ton per hari tapi dua atau tiga ton per hari, jadi bisa untuk sekitarnya," jelasnya.
Sementara Firdaus Juli, pendiri Yayasan Benih Baik, mengungkapkan instalasi pengelolaan sampah organik dengan memanfaatkan Maggot atau Black Soldier Fly (BSF) dikembangkan di TPS 3R Bangunjiwo. Pengolahan sampah organik dan non organik untuk makan maggot yang nantinya bisa jadi pakan ternak tidak hanya memberikan hasil finansial yang baik tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan.
"Maggot telah terbukti menjadi pilihan ekonomis yang menguntungkan. Meskipun harganya di pasar hanya sekitar 60 ribu per kilogram, nilai ini cukup signifikan. Dengan harga yang terjangkau, maggot menjadi alternatif yang menarik, terutama jika dibandingkan dengan pilihan lain yang lebih mahal," paparnya.
Maggot, lanjut Firdaus juga bisa berkontribusi luar biasa terhadap mitigasi perubahan iklim. Sebab pengurangan gas metana yang keluar dari tumpukan sampah bisa dilakukan sehingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan bisa dilakukan.
Berita Terkait
-
Perpres Sampah Mangkrak? Menteri LH Ungkap Kendala dan Janji Percepatan
-
Kabid DLH Tangsel Nangis Kejer, Kejati Banten Kembali Tetapkan 1 Tersangka Korupsi Sampah
-
Nah Lho! Nangis Layaknya Anak Kecil, Kabid DLH Tangsel Mewek usai Ditahan Kasus Korupsi Sampah
-
Zonasi Sampah Regional, Terobosan Ahmad Luthfi Atasi Keterbatasan TPA di Jawa Tengah
-
DKI Jakarta Operasikan Truk Listrik MAB untuk Angkut Sampah
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
Terkini
-
Kisah Udin Si Tukang Cukur di Bawah Beringin Alun-Alun Utara: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan