SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai nominasi alumnus UGM paling memalukan. Kajian setebal 330 halaman serta sertifikat diserahkan langsung kepada 'manipulasi' Jokowi di Bundaran UGM, Jumat (8/12/2023) kemarin.
"Bersamaan dengan itu akan kita serahkan sertifikat alumnus UGM paling memalukan kepada beliau (Jokowi). Karena kita yakin beliau tidak akan pernah datang ke tempat ini, kita hadirkan manipulasi beliau, sebenarnya juga mirip-mirip," kata Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor, dikutip Sabtu (9/12/2023).
Disampaikan Gielbran, nantinya sertifikat dan kajian komperhensif itu akan dikirim langsung ke istana negara. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa massa aksi yang hadir langsung kali ini secara sah memberikan gelar alumnus UGM paling memalukan kepada Jokowi.
Selain simbolis penyerahan kajian serta sertifikat kepada 'manipulasi' Jokowi tersebut, BEM-KM UGM juga membacakan Maklumat Bulaksumur. Ada tiga poin penting dalam maklumat tersebut.
Baca Juga: Kecewa Kinerja Dua Periode, Jokowi Dinobatkan Sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan
Pertama menciptakan iklim bernegara yang lebih demokratis dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Kedua menegakkan kembali konstitusi yang telah ambruk dengan setegak-tegaknya dan menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bernegara.
Ketiga mencabut UU Ciptaker beserta produk legislasi lainnya yang menyengsarakan rakyat.
Pemberian nominasi alumnus UGM paling memalukan kepada Jokowi ini sendiri merupakan bentuk kekecewaan atas capaian presiden yang selama dua periode memimpin bangsa Indonesia masih belum bisa menyelesaikan berbagai permasalahan fundamental yang ada.
"Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang justru pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal," ujar Gielbran.
Baca Juga: Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara Gantikan Firli Bahuri, Pukat UGM Soroti Hal Ini
"Belum bicara soal kebebasan berpendapat revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi, belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Belum Lebaran ke Megawati, Jokowi Disebut Masih Komunikasi dengan PDIP Lewat Puan
-
Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dicopot, Apa yang Terjadi di Korsel Selanjutnya?
-
Yoon Suk-Yeol Lengser! Mahkamah Konstitusi Sahkan Pemakzulan Presiden Korea Selatan
-
Ada 'Wisata Jokowi' di Solo yang Sempat Bikin Wamendagri Penasaran, Apa Itu?
-
Melaney Ricardo Unboxing Hampers dari Presiden Prabowo, Isinya Langsung Curi Perhatian
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
Pilihan
-
Misi Mathew Baker di Piala Asia U-17 2025: Demi Negara Ibu Tercinta
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
Terkini
-
Harga Kebutuhan Pokok di Kota Yogyakarta Seusai Lebaran Terpantau Stabil
-
Tiga Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Parangtritis, Satu Masih Hilang
-
Cerita UMKM Asal Bantul Dapat Pesanan dari Amerika di Tengah Naiknya Tarif Impor Amerika
-
Diserbu 110 Ribu Penumpang Selama Libur Lebaran, Tiket 50 Perjalanan KA YIA Ludes
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo