SuaraJogja.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Gugad Demokrasi (jagad) menggelar aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Senin (12/02/2024) sore. Massa membawa sejumlah spanduk dan tujuh kentongan sebagai simbol darurat demokrasi.
Dalam aksi ini massa mengkritik tiga pasangan capres dan cawapres yang akan ikut dalam kontestasi politik pada pilpres 14 Februari 2024 besok. Ketiganya dianggap memiliki cacat masa lalu yang menjadi penghalang sebagai pemimpin kedepan.
"Pada akhirnya walaupun saat ini para elit oligarki terlihat terpecah dalam berbagai kubu, tapi sejatinya mereka akan Kembali terkonsolidasi dalam satu kekuasaan dan akan membagi-bagi porsi kekuasaan dan jabatan, serta mengabaikan tuntutan dan hak rakyat," papar humas Jagad, Sana Ulaili disela aksi.
Dicontohkan Sana, paslon nomor satu Anies Baswedan pada pemilihan Gubernur pada tahun 2017 silam menggunakan politik identitas dan rasisme untuk bisa menang. Bahkan partai pengusungnya yaitu PKS yang jelas-jelas konservatif dan menolak pengesahan RUU PKS.
Sedangkan paslon nomor dua, Prabowo Subiyanto disebut merupakan pelaku penculikan para aktivis yang belum diadili sampai sekarang. Paslonnya Gibran Rakabuming Raka menjadi anak haram konstitusi karena bisa lolos menjadi cawapres berkat peran serta pamannya di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Partai pengusungnya yang merupakan kroni-kroni sisa rezim militer orde baru," ujarnya.
Sementara paslon nomor tiga Ganjar Pranowo juga bukan sosok yang pantas. Dia disebut merupakan pemimpin yang merusak lingkungan. Sebut saja dalam kasus Wadas di Purworejo.
Partai pengusungnya pun merupakan salah satu partai yang mengusulkan dan mengesahkan UU Omnibuslaw dan UU Minerba. UU itu merampas hak buruh dan tani serta merampas ruang hidup dan menghancurkan lingkungan.
"Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi untuk mempercayai dan menggantungkan nasib kita kepada penguasa. Sudah saatnya kita Bersatu dan membentuk kekuatan politik alternatif dari Gerakan rakyat itu sendiri, dan merebut demokrasi yang seadil-adil nya yaitu demokrasi kerakyatan," imbuhnya.
Baca Juga: Kampus Ramai-ramai Kritik Jokowi, Mahfud MD Sebut Ada Rektor yang Diintimidasi
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Kejari Sleman Bantah Klaim Sakit, Tegaskan Raudi Akmal Memenuhi Syarat Penahanan
-
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Raudi Akmal: Pengadilan Sudah Nyatakan Saya Tak Terlibat
-
Penetapan Tersangka Raudi Akmal Dipertanyakan, Kuasa Hukum Singgung Putusan Pengadilan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Kades Curhat Harus Urus Kopdes hingga Program Lain Terabaikan, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD DIY