SuaraJogja.id - Sejumlah kampus di Indonesia, termasuk di Yogyakarta diketahui beramai-ramai melakukan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mencederai demokrasi. Kritik yang banyak bermunculan jelang pemilu ini mendapatkan tanggapan dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
Hadir dalam diskusi Tabrak Prof di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), Mahfud menyatakan saat ini sudah ada 59 kampus yang menyampaikan pesan moral untuk Presiden. Mahfud meyakini akan semakin banyak kampus melakukan hal yang sama.
"Sampai sore ini sudah 59 kampus yang ikut [menyampaikan pesan moral]. Dan ini setiap perguruan tinggi akan mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika," kata dia, Senin.
Menurut mantan Menkopolhukam ini, masifnya peran kampus yang menyuarakan kritik akhirnya berdampak. Dia mendapatkan laporan ada semacam operasi yang menekan para rektor lain untuk agar tidak melakukan hal serupa.
Dalam operasi itu, para rektor didekati untuk tidak ikut melaksanakan deklarasi kebangsaan. Para rektor diminta bersikap berbeda dan menyampaikan bila pemerintahan Jokowi baik dan penyelenggaraan pemilu berjalan baik.
"Muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum menyampaikan pendapatnya, belum berkumpul untuk menyuarakan deklarasi, mereka diminta untuk bersikap berbeda. Mereka didatangi diminta menyatakan Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta tapi ada rektor yang jelas-jelas menolak. Yaitu rektor Universitas Soegijopranoto," tandasnya.
Mahfud menyebutkan, rektor Universitas Soegijopranoto didatangi untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi baik dan pemilu berjalan sebagaimana mestinya.
"Itu yang beredar, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu, lalu memodifikasi dan ada yang netral universitasnya tidak ikut. Tapi ada juga yang membacakan [pernyataan] itu sesuai pesan yang ditulis template-nya. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan, " imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Respons Putusan Etik DKPP, Cak Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi Kita
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Pejabat Jadi Tersangka Korupsi Internet, Bupati Sleman Siap Rombak Staf Ahli
-
Desakan Kembalikan Rampasan 'Geger Sapehi' British Library Mulai Bagikan Akses Data
-
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas, Sejumlah Wilayah di Sleman Alami Hujan Abu
-
Aktivitas Merapi Meningkat: Awan Panas Sejauh 2 KM, BPPTKG: Masyarakat Jangan Panik, Tapi...
-
Setelah Pembatasan Gagal, Jogja Ambil Langkah Ekstrem: Larang Total Kantong Plastik Sekali Pakai