SuaraJogja.id - Sejumlah kampus di Indonesia, termasuk di Yogyakarta diketahui beramai-ramai melakukan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mencederai demokrasi. Kritik yang banyak bermunculan jelang pemilu ini mendapatkan tanggapan dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
Hadir dalam diskusi Tabrak Prof di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), Mahfud menyatakan saat ini sudah ada 59 kampus yang menyampaikan pesan moral untuk Presiden. Mahfud meyakini akan semakin banyak kampus melakukan hal yang sama.
"Sampai sore ini sudah 59 kampus yang ikut [menyampaikan pesan moral]. Dan ini setiap perguruan tinggi akan mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika," kata dia, Senin.
Menurut mantan Menkopolhukam ini, masifnya peran kampus yang menyuarakan kritik akhirnya berdampak. Dia mendapatkan laporan ada semacam operasi yang menekan para rektor lain untuk agar tidak melakukan hal serupa.
Dalam operasi itu, para rektor didekati untuk tidak ikut melaksanakan deklarasi kebangsaan. Para rektor diminta bersikap berbeda dan menyampaikan bila pemerintahan Jokowi baik dan penyelenggaraan pemilu berjalan baik.
"Muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum menyampaikan pendapatnya, belum berkumpul untuk menyuarakan deklarasi, mereka diminta untuk bersikap berbeda. Mereka didatangi diminta menyatakan Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta tapi ada rektor yang jelas-jelas menolak. Yaitu rektor Universitas Soegijopranoto," tandasnya.
Mahfud menyebutkan, rektor Universitas Soegijopranoto didatangi untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi baik dan pemilu berjalan sebagaimana mestinya.
"Itu yang beredar, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu, lalu memodifikasi dan ada yang netral universitasnya tidak ikut. Tapi ada juga yang membacakan [pernyataan] itu sesuai pesan yang ditulis template-nya. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan, " imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Respons Putusan Etik DKPP, Cak Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi Kita
Berita Terkait
Terpopuler
- Hasil Survei Terbaru SMRC Soal Capres: Prabowo Hanya Raih 9,8 Persen, Kalah Telak Dari Dedi Mulyadi
- Pilih Kursi Komisaris Ketimbang Partai, Musyafirin Resmi Diusulkan Dipecat PDIP
- Survei Capres PPI: Prabowo Masih Perkasa, Anies Tempel Ketat, Gibran di Bawah AHY
- Bedak Marcks Bisa Buat Apa Aja? Ini 3 Kegunaannya untuk Rawat Kulit Wajah
- 4 Body Lotion Malam untuk Mencerahkan dan Melembapkan, Bikin Kulit Lebih Glowing
Pilihan
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
Terkini
-
Untuk Kedua Kalinya, SMPN 3 Panggang Jadi Lokasi Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
-
Rp1,17 Miliar untuk Poles Fasad Malioboro, Sejarah dan Ekonomi Warga Diklaim Tak Tersisih
-
Duit Sudah Disetor, Perekrut Menghilang, Calon Pekerja Migran di DIY Jadi Korban
-
Konsumsi Ayam dan Telur RI Masih Terendah di ASEAN, Ini Penyebab Utama Peternak Menjerit
-
Inklusi Keuangan DIY Capai 98,74 Persen, OJK Waspadai Gap Literasi Masyarakat