SuaraJogja.id - Sejumlah kampus di Indonesia, termasuk di Yogyakarta diketahui beramai-ramai melakukan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mencederai demokrasi. Kritik yang banyak bermunculan jelang pemilu ini mendapatkan tanggapan dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
Hadir dalam diskusi Tabrak Prof di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), Mahfud menyatakan saat ini sudah ada 59 kampus yang menyampaikan pesan moral untuk Presiden. Mahfud meyakini akan semakin banyak kampus melakukan hal yang sama.
"Sampai sore ini sudah 59 kampus yang ikut [menyampaikan pesan moral]. Dan ini setiap perguruan tinggi akan mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika," kata dia, Senin.
Menurut mantan Menkopolhukam ini, masifnya peran kampus yang menyuarakan kritik akhirnya berdampak. Dia mendapatkan laporan ada semacam operasi yang menekan para rektor lain untuk agar tidak melakukan hal serupa.
Dalam operasi itu, para rektor didekati untuk tidak ikut melaksanakan deklarasi kebangsaan. Para rektor diminta bersikap berbeda dan menyampaikan bila pemerintahan Jokowi baik dan penyelenggaraan pemilu berjalan baik.
"Muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum menyampaikan pendapatnya, belum berkumpul untuk menyuarakan deklarasi, mereka diminta untuk bersikap berbeda. Mereka didatangi diminta menyatakan Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta tapi ada rektor yang jelas-jelas menolak. Yaitu rektor Universitas Soegijopranoto," tandasnya.
Mahfud menyebutkan, rektor Universitas Soegijopranoto didatangi untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi baik dan pemilu berjalan sebagaimana mestinya.
"Itu yang beredar, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu, lalu memodifikasi dan ada yang netral universitasnya tidak ikut. Tapi ada juga yang membacakan [pernyataan] itu sesuai pesan yang ditulis template-nya. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan, " imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Respons Putusan Etik DKPP, Cak Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi Kita
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang
-
Segini Biaya Kuliah Teknik UGM 2026, Bisa Tembus Rp30 Juta Lebih! Ini 7 Faktanya