SuaraJogja.id - Sejumlah kampus di Indonesia, termasuk di Yogyakarta diketahui beramai-ramai melakukan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mencederai demokrasi. Kritik yang banyak bermunculan jelang pemilu ini mendapatkan tanggapan dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
Hadir dalam diskusi Tabrak Prof di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), Mahfud menyatakan saat ini sudah ada 59 kampus yang menyampaikan pesan moral untuk Presiden. Mahfud meyakini akan semakin banyak kampus melakukan hal yang sama.
"Sampai sore ini sudah 59 kampus yang ikut [menyampaikan pesan moral]. Dan ini setiap perguruan tinggi akan mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika," kata dia, Senin.
Menurut mantan Menkopolhukam ini, masifnya peran kampus yang menyuarakan kritik akhirnya berdampak. Dia mendapatkan laporan ada semacam operasi yang menekan para rektor lain untuk agar tidak melakukan hal serupa.
Dalam operasi itu, para rektor didekati untuk tidak ikut melaksanakan deklarasi kebangsaan. Para rektor diminta bersikap berbeda dan menyampaikan bila pemerintahan Jokowi baik dan penyelenggaraan pemilu berjalan baik.
"Muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum menyampaikan pendapatnya, belum berkumpul untuk menyuarakan deklarasi, mereka diminta untuk bersikap berbeda. Mereka didatangi diminta menyatakan Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta tapi ada rektor yang jelas-jelas menolak. Yaitu rektor Universitas Soegijopranoto," tandasnya.
Mahfud menyebutkan, rektor Universitas Soegijopranoto didatangi untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi baik dan pemilu berjalan sebagaimana mestinya.
"Itu yang beredar, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu, lalu memodifikasi dan ada yang netral universitasnya tidak ikut. Tapi ada juga yang membacakan [pernyataan] itu sesuai pesan yang ditulis template-nya. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan, " imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Respons Putusan Etik DKPP, Cak Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi Kita
Berita Terkait
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- Persib Bandung vs Seoul FC dan Melbourne Victory, Mariano Peralta Kirim Psywar
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 9 Pilihan HP Infinix RAM 8GB Kelas Entry Level Harga Rp1-3 Jutaan
- Kulkas Merek Apa yang Tidak Ada Bunga Es? Ini Pilihan dan Tips agar Tak Salah Beli
Pilihan
-
Gempa M 5,3 Guncang Cilacap Siang Ini, Getaran Terasa hingga DIY dan Jabar
-
Api Masih Merah! 105 Personel Cari Korban Kebakaran Apartemen Pavilion Tanah Abang yang Terjebak
-
Kebakaran Melanda Apartemen Pavilion Tanah Abang, Petugas Sisir Penghuni Terjebak
-
Privilese TNI dari Suku Dayak Diduga Cara Rezim Amankan Ekspansi Bisnis Hutan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
Terkini
-
Apresiasi Nasabah di Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Siapkan Promo Spesial
-
Sempat Alami Gejala Keracunan Usai Santap MBG, Puluhan Siswa di Sleman Akhirnya Kembali Bersekolah
-
Kinerja Semester I Lampaui Ekspektasi, Saham BBRI Direkomendasikan Buy oleh Analis
-
Duh! 9.216 Keluarga di Bantul Kehilangan Bansos karena Terindikasi Judol
-
Kematian Bambang hingga Ricuh di Simpang Gramedia, Pakar: Jangan Biarkan Ormas Jadi Polisi Jalanan