SuaraJogja.id - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan respons terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dan komisioner lainnya dalam pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024.
Cak Imin mengaku sebelumnya tidak mengetahui terkait dengan pelaporan dugaan pelanggaran etik Ketua KPU RI itu ke DKPP. Ia hanya mengetahui setelah putusan itu keluar hari ini.
"Terus terang jujur karena saya banyak di daerah ya jadi gak mendapat laporan, tahu-tahu ada keputusan, putusannya hari ini. Saya juga enggak tau kapan pengajuan terhadap Ketua KPU atas pelanggaran etik," kata Cak Imin dalam acara 'Slepet Imin!' di Kampus Amikom Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
"Tapi ini semua ada hikmahnya, bahwa jangan main-main dengan demokrasi kita, jangan main-main dengan etika kita," imbuhnya.
Menurut Cak Imin, etika merupakan sumber hukum yang jauh lebih preventif dibanding pelaksanaan hukum positif. Sehingga taat terhadap etika akan lebih efektif juga nantinya di dalam proses penegakan aturan.
"Karena itu ini serius enggak main-main. Oleh karena itu saya menganggap dua pelanggaran etika yang dilakukan baik proses demokrasi kita, itu tidak boleh diabaikan tapi harus menjadi sesuatu yang kita tindaklanjuti," tuturnya.
Oleh karena itu, Cak Imin mengajak semua pihak untuk mengedepankan etika dalam semua proses berbangsa dan bernegara. Baik dalam etika terhadap kenegaraan, etika lingkungan, etika politik, dan lainnya.
"Kalau itu ditegakkan proses politik kita akan dewasa," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Cak Imin, turut menyinggung berbagai seruan moral dan pernyataan sikap yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi. Ia turut prihatin terkait dengan kondisi saat ini.
Baca Juga: Ketua KPU RI Langgar Etik, Busyro Muqoddas Minta Jokowi Perintahkan Gibran Mundur dari Cawapres
"Saya enggak tau pada janjian apa enggak sama kampus yang sedang ngamuk-ngamuk itu atau enggak, tapi bahwa keprihatinan kita terhadap pelanggaran etika demokrasi ini, etika berbangsa dan bernegara ini, memprihatinkan," cetusnya.
Berita Terkait
-
Grok dan Letupan Kritik saat Demokrasi Makin Tercekik
-
Bencana Hidrometeorologi Mengintai Yogyakarta, Status Siaga Diperpanjang!
-
5 Rekomendasi Mie Ayam Jogja Murah Seharga Kantong Mahasiswa
-
Menjelajahi Desa Wisata Nglanggeran: Desa Wisata Terbaik Dunia
-
Puncak Arus Balik, 31 Ribu Orang Diberangkatkan dari Daop 6 Yogyakarta
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
- Rekaman Lisa Mariana Peras Ridwan Kamil Rp2,5 M Viral, Psikolog Beri Komentar Menohok
Pilihan
-
IHSG Terjun Bebas, Hanya 15 Saham di Zona Hijau Pasca Trading Halt
-
Tarif Impor Bikin IHSG Babak Belur, Bos BEI Siapkan Jurus Jitu Redam Kepanikan Investor
-
Harga Emas Antam Terpeleset Lagi Jadi Rp1.754.000/Gram
-
'Siiiu' Ala Zahaby Gholy, Ini Respon Cristiano Ronaldo Usai Selebrasinya Dijiplak
-
Hasil Akhir! Pesta Gol, Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Anomali Libur Lebaran: Kunjungan Wisata Gunungkidul dan Bantul Turun Drastis, TWC Justru Melesat
-
Gunungkidul Sepi Mudik? Penurunan sampai 20 Persen, Ini Penyebabnya
-
Kecelakaan KA Bathara Kresna Picu Tindakan Tegas, 7 Perlintasan Liar di Daop 6 Ditutup
-
Arus Balik Pintu Masuk Tol Jogja-Solo Fungsional di Tamanmartani Landai, Penutupan Tunggu Waktu
-
AS Naikan Tarif Impor, Kadin DIY: Lobi Trump Sekarang atau Industri Indonesia Hancur