SuaraJogja.id - Kritik kampus-kampus terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu semakin masif. Giliran sejumlah civitas akademika Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB) yang memprotes tindakan dan kebijakan Presiden yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) presiden dalam pilpres mendatang.
Deklarasi Kebangsaan UJB diikuti dosen, mahasiswa dan alumni di kampus setempat, Senin (5/2/2024). Tak hanya membacakan pernyataan sikap, mereka menandatangani Deklarasi Kebangsaan di kain putih.
Wakil Rektor (Warek) III UJB, Sunaryo Raharjo mengungkapkan aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan UJB akan kondisi bangsa akhir-akhir ini saat penyelenggara negara mengalami pergeseran menuju Negara Kekuasaan. Persoalan ini dimulai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang penuh dengan intervensi dan terbukti dinyatakan melanggar etika berat.
"Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa sehingga kami menyampaikan deklarasi kebangsaan, kampus hanya memfasilitasi," ujarnya.
Dicontohkan Sunaryo, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan sembako lainnya yang tidak melalui prosedur birokrasi yang benar dilakukan presiden. Kegiatan itu dinilai penuh nuansa politik praktis.
Selain itu mobilisasi perangkat desa, pejabat negara, aparatur negara juga terjadi menjelang pemilu. Karenanya UJB sebagai sebuah kampus kebangsaan yang sarat dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, menyatakan keprihatinan dan mendesak Jokowi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah UUD 45 sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan alih-alih simpatisan calon tertentu.
"Kami minta Presiden RI menghentikan segala macam intervensi kekuasaan dan penggunaan fasilitas negara dalam kontestasi Pemilu 2024 untuk kepentingan paslon tertentu, pribadi, parpol tertentu," ungkapnya.
Jokowi pun diharapkan memerintahkan dan menindak tegas Aparat Sipil Negara (ASN), aparat penegak hukum, lembaga peradilan yang bersikap netral. Mereka mestinya tidak memihak, menguntungkan maupun merugikan pasangan calon tertentu.
"Netralitas dan adil tersebut penting dengan menjaga segala kerukunan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," imbuhnya.
Baca Juga: Seruan Moral dari UIN Sunan Kalijaga Jogja, Soroti Institusi Demokrasi yang kian Direduksi
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Jika Prabowo Pilih Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bisa Kawal Agenda Besar Pemerintahan
-
Pecah di Cikarang dan Jogja, Konser Koplo Jomlo Fest Siap Ekspansi di Dalam dan Luar Negeri
-
BRI Hadirkan Community of Payroll, Buka Peluang Bisnis Sampingan bagi Nasabah
-
Karhutla dan Overtourism Ancam Pariwisata Indonesia, Destinasi Wisata Alam Bisa Hilang
-
Ride in Style TRIPLE Hadir di Jogja, Satukan Komunitas Vespa Lewat Fashion dan Musik