SuaraJogja.id - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Meskipun digadang-gadang sebagai solusi pemerataan pendidikan, kebijakan ini dikhawatirkan justru akan melahirkan 'kasta' baru dalam sistem pendidikan nasional dan memperlebar jurang pemisah sosial.
Kekhawatiran ini mengemuka setelah pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR-MPR, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan konsep Sekolah Rakyat sebagai fasilitas berasrama untuk menghapus kesenjangan dan memberi keterampilan hidup, sementara Sekolah Unggul berfokus pada Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (STEM) untuk mencetak generasi berdaya saing global.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, mengingatkan adanya risiko besar di balik pelabelan 'unggul' dan 'rakyat'.
Menurutnya, jika tidak dirancang dengan sangat hati-hati, kebijakan ini dapat menciptakan dikotomi sosial yang berbahaya.
"Label rakyat dan unggul bisa menciptakan sekat yang tidak tertulis, di mana siswa dari sekolah rakyat merasa di kelas bawah dan siswa sekolah unggul merasa di kelas atas," papar Endro saat dihubungi di Yogyakarta, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, jurang pemisah ini bukan sekadar masalah status, tetapi berpotensi merusak fondasi psikologis siswa.
Stigma yang muncul dapat berdampak langsung pada rasa percaya diri, membatasi peluang karier di masa depan, dan pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan cita-cita besar pemerataan pendidikan itu sendiri.
Baca Juga: Konsesi Tambang Belum Terealisasi, LBH Muhammadiyah Tuntut Prabowo Lahirkan Kebijakan Kongkrit
Endro menekankan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik.
Ia mendesak agar disiapkan jalur mobilitas sosial yang jelas, seperti program beasiswa penuh dan mekanisme transfer siswa yang memungkinkan pelajar berprestasi dari Sekolah Rakyat bisa melanjutkan pendidikan ke Sekolah Unggul.
"Dengan demikian pelajar berpotensi dari sekolah rakyat tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah unggul," ungkapnya.
Pendidikan Bukan Sekadar Gedung dan Teknologi
Lebih jauh, Endro mengkritik pandangan bahwa membangun gedung sekolah yang megah sudah cukup.
Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan adalah sebuah ekosistem yang kompleks, melibatkan guru berkualitas, kurikulum yang relevan, hingga fasilitas yang memadai dari kota besar hingga pelosok desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status "Cucu Nabi" Demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Tanah Adat Dirampas, Konflik dengan Negara Kian Memanas, RUU Masyarakat Adat Mendesak Disahkan
-
Dua Dekade Gempa Jogja, Ancaman Megathrust dan Pentingnya Klaster Bencana
-
Dampak Konflik Geopolitik: Shamsi Ali Ungkap Bahaya Retorika Trump bagi Komunitas Muslim di Amerika
-
Leo Pictures Gelar Gala Premiere Terbesar: 'Jangan Buang Ibu' Bakal Sentuh Hati Penonton Indonesia
-
Rupiah Melemah, Purbaya Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, Kurs Kembali ke Rp15 Ribu