Konsesi Tambang Belum Terealisasi, LBH Muhammadiyah Tuntut Prabowo Lahirkan Kebijakan Kongkrit

SuaraJogja.id - Konsesi tambang yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto untuk Muhammadiyah hingga kini belum juga terealisasi.

Izin usaha pertambangan (SIUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan hingga saat ini belum turun meski wacana ini sempat menjadi sorotan publik.

Dalam situasi ini, Muhammadiyah justru mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah di seluruh kabupaten/kota.

Hal ini sebagai upaya nyata mendampingi warga yang kesulitan mendapatkan keadilan, termasuk mereka yang terdampak eksploitasi sumber daya alam (SDA).

"Meskipun nanti mengelola tambang, komitmen utama adalah menjaga kelestarian alam walaupun belum ada SIUP dari ESDM. Kalau diberikan pun, kami pastikan LBH akan mengawal pengelolaannya agar tetap memperhatikan lingkungan dan hak masyarakat lokal," papar Direktur LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Taufik Nugroho dalam Rakornas II LBH AP Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).

Menurut Taufik, Muhammadiyah mentargetkan membentuk sekitar 500 LBH AP Muhammadiyah di seluruh Indonesia hingga Agustus 2026.

Saat ini, sudah terbentuk 80 LBH, termasuk di Kota Yogyakarta.

Pembentukan LBH ini berangkat dari fakta masalah terbesar di Indonesia saat ini bukan sekadar akses pendidikan atau kesehatan.

Namun keadilan hukum, termasuk warga yang terdampak penambangan.

Baca Juga: Amnesti Prabowo di Jogja: Langkah Strategis atau Pembebasan Kontroversial Mirip Kasus Hasto?

Taufik menyebut, saat ini daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA) ironisnya justru menjadi kantong kemiskinan.

Banyak tanah dengan kandungan mineral bernilai tinggi dibeli murah atau bahkan dirampas, dan warga yang menolak kerap dikriminalisasi.

Karenanya mereka menuntut Prabowo melahirkan kebijakan konkrit dan implementatif terkait dengan redistribusi kesejahteraan bagi masyarakat lokal terdampak eksploitasi SDA.

Sebab seringkali daerah kaya SDA justru menjadi kantong kemiskinan.

"Itu fakta di lapangan. Kami akan mengawal agar masyarakat mendapatkan perlakuan adil, termasuk dalam redistribusi kesejahteraan. Dulu orang tidak bisa sekolah, Muhammadiyah bikin sekolah. Orang tidak bisa berobat, kita dirikan PKU. Sekarang, rakyat kecil sering tidak berani menuntut haknya," tandasnya.

LBH AP Muhammadiyah, lanjutnya juga menggarap berbagai isu, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi warga, hingga pendampingan masyarakat terdampak pertambangan.

Taufik mencontohkan, pihaknya pernah mendampingi kasus di Wadas di Purworejo, kasus warga perumahan Banten Indah Permai (BIP) di Banten dan lainnya.

"Pendampingan gratis kami berikan bagi yang layak dibela, terutama kaum miskin dan tertindas," ungkapnya.

Taufik menambahan, LBH AP Muhammadiyah tidak membatasi ruang lingkup advokasi hanya pada kasus tertentu.

Selama pihak yang didampingi berada di posisi benar dan layak dibela, pendampingan akan diberikan.

Sebut saja korban judi atau pihak yang melawan bandar.

Namun dengan catatan selama sesuai SOP dan mendapatkan kuasa resmi.

"Kami punya mekanisme seleksi perkara, dan pembiayaan banyak berasal dari zakat dan infak. Fokusnya pada masyarakat miskin atau yang benar-benar terzalimi," ungkapnya.

Selain memperluas jaringan LBH, Rakornas juga mendeklarasikan berdirinya Organisasi Advokat Muhammadiyah bernama Advokat Sang Surya Indonesia.

Organisasi ini menjadi wadah solidaritas para advokat Muhammadiyah di seluruh Indonesia, yang akan bekerja sama dengan 160 fakultas hukum Muhammadiyah untuk melahirkan advokat-advokat baru.

Sinergi dengan perguruan tinggi akan mencakup pendidikan profesi advokat berbasis nilai-nilai perjuangan Persyarikatan.

Dengan demikian perluasan jangkauan pendampingan hukum di seluruh Indonesia bisa dilakukan.

"Kami tidak ingin menjadi organisasi tandingan, tapi wadah persaudaraan advokat Muhammadiyah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi