Jelang Setahun Prabowo-Gibran, Aktivis 98 Siapkan 'Rapor Merah' dan Ultimatum Reshuffle

SuaraJogja.id - Puluhan Aktivis 98 Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Desakan itu muncul setelah mereka melihat lemahnya kinerja sejumlah menteri dalam menjalankan program-program strategis pemerintah, termasuk membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat pencapaian visi pemerintahan dan memperburuk kepercayaan publik.

"Kami melakukan konsolidasi nasional ini berawal dari kegelisahan melihat kondisi bangsa hari ini. Kabinet sekarang ini kinerjanya kurang baik. Ada beberapa program yang bagus, tapi karena kinerja menteri-menterinya tidak layak, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan," papar Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya di Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).

Surya mencontohkan, program populer seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dijalankan secara profesional.

Namun, ia menilai penanggung jawab program tersebut justru kurang kompeten dan lebih dipilih karena kompromi politik ketimbang keahlian.

Belum lagi kebijakan ekonomi, terutama di sektor perpajakan yang dianggap membebani rakyat kecil.

Di saat ekonomi global lesu, para menteri justru membuat kebijakan di sektor pajak yang memberatkan rakyat menjelang perayaan kemerdekaan ke-80 RI.

Sebut saja rencana pemberlakuan kebijakan pajak marketplace, sosial media (sosmed) hingga penerapan Payment ID.

Belum lagi kebijakan pengambilan tanah terlantar oleh BPN yang dianggap merampas hak milik rakyat.

Baca Juga: Efek Prabowo: Pacuan Kuda Meledak! Harga Kuda Pacu Tembus Miliaran

"Presiden harus memilih orang-orang yang giat, ahli, dan bisa mengatasi keadaan, bukan berdasarkan negosiasi politik. Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah," ujar dia.

Selain desakan reshuffle kabinet, aktivis 98 juga mengkritisi kinerja Danantara yang tak jelas.

Lembaga investasi pemerintah itu dinilai belum optimal dalam kinerjanya dan bahkan cenderung keluar dari tujuan awal.

"Alih-alih dikelola profesional, kebijakannya malah mencari pinjaman modal asing dan sarat kepentingan politik," tambahnya.

Surya mengungkapkan dalam waktu dekat Aktivis 98 akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh reformasi dan nasional.

Di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan arah demokrasi dan nilai-nilai reformasi.

Puncaknya, pada Oktober 2025 nanti, Aktivis 98 akan melakukan evaluasi setahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Mereka akan menyampaikan capaian dan menentukan langkah korektif yang perlu diambil.

"Kami ingin membuka ruang demokrasi, berdialog, dan bertukar pikiran bagaimana memajukan bangsa," tandasnya.

Sementara anggota aktivis 98 lainnya, Adi Wibowo, yang juga anggota Aktivis 98, memaparkan demokrasi politik Indonesia saat ini belum sepenuhnya sehat.

Sistem politik kita terlalu didominasi partai-partai besar.

"Partai kecil ditekan habis-habisan agar tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara luas," ujarnya.

Karenanya Aktivis 98 mendesak penghapusan parliamentary threshold menjadi 0 persen dan pembukaan peluang bagi semua partai untuk mengajukan calon presiden tanpa presidential threshold.

Mereka juga menuntut pemisahan Pemilu nasional dan lokal, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) karena saat ini muncul indikasi ketidakpatuhan partai-partai di parlemen terhadap putusan tersebut sebagai kemunduran demokrasi.

"Jika proses politik demokratis, maka ekonomi juga akan demokratis. Tidak akan ada lagi oligarki yang menguasai sektor ekonomi," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi