Budi Arista Romadhoni
Rabu, 11 Februari 2026 | 14:14 WIB
Harga daging ayam melonjak naik jelang Ramadan di tradisional Kota Yogyakarta, Rabu (11/2/2026). [Suara.com/Putu]
Baca 10 detik
  • Harga bahan pokok DIY melonjak signifikan menjelang Ramadan, meliputi telur Rp30 ribu dan cabai rawit Rp90 ribu per kg.
  • DPRD mendesak Pemda DIY mengambil langkah konkret seperti operasi pasar untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
  • Kenaikan harga ini mencerminkan lemahnya kesiapan sistem pangan DIY yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.

SuaraJogja.id - Kenaikan harga bahan pokok di DIY menjelang bulan suci Ramadan semakin tidak terkendali. Sejumlah komoditas strategis mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir dan memunculkan kekhawatiran warga.

Dari pantauan Komisi D DPRD DIY di sejumlah pasar tradisional, harga telur ayam telah menembus Rp30 ribu per kg. Cabai rawit bahkan melonjak hingga Rp90 ribu per kilogram. 

Daging ayam kini berada di kisaran Rp38 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram. Sementara itu, harga sayuran hijau merangkak naik rata-rata Rp500 per komoditas. 

"Dari pantauan kami, kenaikan ini terjadi hampir merata, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Jika harga pangan kian tak terkendali  dan tidak segera ditangani secara serius maka daya beli masyarakat bisa semakin turun," papar Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari di Yogyakarta, Rabu (11/2/2026).

Ndari menyebut, kenaikan harga yang selalu berulang ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena musiman biasa. Dia mendesak Pemda segera hadir dengan langkah konkret untuk mencegah tekanan yang lebih berat terhadap masyarakat.

Lonjakan harga yang terjadi saat ini harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan. DPRD mendesak Pemda DIY bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat operasi pasar dan program stabilisasi harga bahan pokok.

"Kenaikan ini berpotensi menekan daya beli, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Jangan sampai Ramadan justru menjadi momentum bertambahnya beban ekonomi warga," tandasnya.

Selain itu, pengawasan rantai distribusi dinilai perlu diperketat. Hal ini penting guna mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi yang dapat memperparah gejolak harga. 

Koordinasi lintas OPD, termasuk dengan Bulog, juga harus dioptimalkan. Hal ini untuk memastikan pasokan tetap aman hingga Idulfitri.

Baca Juga: MUI DIY Terbitkan Seruan Jelang Ramadan 1447 H, Soroti Potensi Perbedaan Awal Puasa

Transparansi informasi harga dan stok pangan agar masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian berlebihan juga harus dilakukan. Dengan demikian masyarakat bisa berbelanja secara bijak untuk menjaga stabilitas pasar.

"Ramadan seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Negara harus hadir memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau," ungkapnya.

Secara terpisah Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida, mengungkapkan kenaikan harga pangan menjelang Ramadan bukan semata persoalan permintaan yang meningkat. Persoalan itu menjadi cerminan lemahnya kesiapan sistem pangan daerah.

"Dalam teori ekonomi pangan, kondisi ini dikenal sebagai seasonal demand shock, yakni guncangan permintaan musiman yang sebenarnya dapat diprediksi," ungkapnya.

Dinda menyatakan, persoalan muncul ketika sisi pasokan tidak mampu merespons lonjakan permintaan secara cepat. Banyak komoditas seperti cabai, bawang, telur, dan daging ayam memiliki karakter produksi yang tidak elastis dalam jangka pendek.

Padahal produksi tidak bisa serta-merta ditingkatkan hanya karena permintaan melonjak. Petani dan peternak butuh waktu. 

Di sisi lain, distribusi juga menghadapi tantangan logistik. Ketika permintaan bergerak lebih cepat dibanding pasokan, maka harga menjadi mekanisme penyesuaian paling cepat di pasar.

Di DIY, persoalan menjadi lebih kompleks karena daerah ini berperan sebagai wilayah konsumen yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketergantungan ini membuat stabilitas harga lebih rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi produksi di daerah produsen.

"Dampak sosialnya besar. Inflasi pangan jauh lebih memberatkan dibanding inflasi nonpangan, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu, stabilitas harga pangan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial," tandasnya.

Berbagai intervensi seperti operasi pasar dan pasar murah sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun Dinda menilai selama ini cenderung bersifat reaktif. 

Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih sistemik dan antisipatif. Ramadan seharusnya diperlakukan sebagai periode peak demand yang permanen dan terprediksi sehingga perencanaan produksi, distribusi, serta penguatan cadangan pangan daerah perlu disiapkan jauh hari sebelum lonjakan terjadi.

"Jika sistem cadangan pangan kuat, rantai pasok efisien, dan data produksi serta konsumsi terintegrasi, maka lonjakan harga bukan lagi keniscayaan. Itu risiko yang bisa dikelola," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More