SuaraJogja.id - Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di bawah sorotan tajam.
Alih-alih meningkatkan gizi anak sekolah, program ini justru dituding menjadi sumber malapetaka setelah serangkaian insiden keracunan massal yang terus berulang, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Jogja Corruption Watch (JCW) menjadi garda terdepan yang menyuarakan desakan penghentian total program ini.
Mereka menilai, rentetan kasus keracunan bukan lagi sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah bukti kegagalan sistemik yang mengkhawatirkan.
Menurut data yang dihimpun JCW, sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025, ratusan siswa, bahkan karyawan sekolah di DIY telah menjadi korban.
Mereka mengalami gejala serupa: sakit perut, mual, muntah, hingga diare setelah menyantap menu MBG. Ironisnya, JCW menyoroti hampir tidak adanya proses hukum yang tegas terhadap para penyedia makanan yang diduga lalai.
"Mengacu pada maraknya kasus keracunan diduga dari menu MBG yang disantap oleh siswa diberbagai daerah termasuk di DIY, maka sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan segera proyek MBG," tegas Baharuddin Kamba, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Kasus teranyar yang memicu kemarahan publik terjadi di Kecamatan Mlati, Sleman, di mana ratusan siswa dari tiga sekolah—SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Muhammadiyah Mlati—dilaporkan mengalami keracunan massal.
Peristiwa ini seolah menjadi pengulangan dari tragedi sebelumnya.
Baca Juga: Jumlah Siswa Keracunan di Tiga Sekolah Sleman Bertambah Jadi 178 Orang
Pada akhir Juli 2025, puluhan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Wates dan SMP Negeri 3 Wates di Kulon Progo juga tumbang dengan gejala yang sama.
Mundur ke bulan Juni 2025, korban bahkan datang dari kalangan anak usia dini, di mana sejumlah siswa TK ABA Kasatriyan Wates mengalami diare dan muntah-muntah.
JCW menilai, evaluasi yang selama ini digembar-gemborkan terbukti tidak efektif.
Kasus terus berulang, menunjukkan lemahnya pengawasan dan standar kualitas makanan yang disediakan.
Lebih jauh, JCW mencium adanya risiko yang lebih besar di balik kelalaian ini.
"Ketimbang kisruh terus dan menimbulkan korban, lebih baik Presiden Prabowo menghentikan program MBG saat ini juga. Selain masalah pemborosan karena anggarannya segede 'gaban' juga berpotensi terjadinya praktik korupsi," ungkap Kamba sapaan akrabnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
Terkini
-
Harga TV Changhong dan Kelebihan yang Perlu Diketahui, Cek Sekarang di Blibli
-
Permohonan Data Publik Menguat, KDI Tangani 41 Sengketa Informasi Pertanahan di DIY
-
Seminar Moderasi Beragama UNY, Generasi Z Sleman Belajar Toleransi di Era Digital
-
Bukan Tanpa Alasan, Ini Penyebab Utama Proyek Pengolahan Sampah di DIY Tertunda
-
Tragedi Daycare Little Aresha: Pemkot Yogya Kerahkan 94 Psikolog