SuaraJogja.id - Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di bawah sorotan tajam.
Alih-alih meningkatkan gizi anak sekolah, program ini justru dituding menjadi sumber malapetaka setelah serangkaian insiden keracunan massal yang terus berulang, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Jogja Corruption Watch (JCW) menjadi garda terdepan yang menyuarakan desakan penghentian total program ini.
Mereka menilai, rentetan kasus keracunan bukan lagi sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah bukti kegagalan sistemik yang mengkhawatirkan.
Menurut data yang dihimpun JCW, sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025, ratusan siswa, bahkan karyawan sekolah di DIY telah menjadi korban.
Mereka mengalami gejala serupa: sakit perut, mual, muntah, hingga diare setelah menyantap menu MBG. Ironisnya, JCW menyoroti hampir tidak adanya proses hukum yang tegas terhadap para penyedia makanan yang diduga lalai.
"Mengacu pada maraknya kasus keracunan diduga dari menu MBG yang disantap oleh siswa diberbagai daerah termasuk di DIY, maka sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan segera proyek MBG," tegas Baharuddin Kamba, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Kasus teranyar yang memicu kemarahan publik terjadi di Kecamatan Mlati, Sleman, di mana ratusan siswa dari tiga sekolah—SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Muhammadiyah Mlati—dilaporkan mengalami keracunan massal.
Peristiwa ini seolah menjadi pengulangan dari tragedi sebelumnya.
Baca Juga: Jumlah Siswa Keracunan di Tiga Sekolah Sleman Bertambah Jadi 178 Orang
Pada akhir Juli 2025, puluhan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Wates dan SMP Negeri 3 Wates di Kulon Progo juga tumbang dengan gejala yang sama.
Mundur ke bulan Juni 2025, korban bahkan datang dari kalangan anak usia dini, di mana sejumlah siswa TK ABA Kasatriyan Wates mengalami diare dan muntah-muntah.
JCW menilai, evaluasi yang selama ini digembar-gemborkan terbukti tidak efektif.
Kasus terus berulang, menunjukkan lemahnya pengawasan dan standar kualitas makanan yang disediakan.
Lebih jauh, JCW mencium adanya risiko yang lebih besar di balik kelalaian ini.
"Ketimbang kisruh terus dan menimbulkan korban, lebih baik Presiden Prabowo menghentikan program MBG saat ini juga. Selain masalah pemborosan karena anggarannya segede 'gaban' juga berpotensi terjadinya praktik korupsi," ungkap Kamba sapaan akrabnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Sembilan SPPG di DIY Terancam Ditutup Permanen, Satu SPPG Langganan Keracunan Ditutup
-
Tak Punya Anggaran, Sektor Kebudayaan Jogja Ikut Tergerus, TBY Pangkas Event dan Kurator
-
Jogja Fashion Week 2026: Panggung Kreativitas dan Regenerasi Desainer Muda
-
Bentangkan Merah Putih 1.000 Meter, Serukan Rakyat Masih Bersatu di Tengah Persoalan Bangsa
-
Hari UMKM Nasional, BRI Peduli Perkuat UMKM Desa Brilian melalui Pendampingan Berkelanjutan