SuaraJogja.id - Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di bawah sorotan tajam.
Alih-alih meningkatkan gizi anak sekolah, program ini justru dituding menjadi sumber malapetaka setelah serangkaian insiden keracunan massal yang terus berulang, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Jogja Corruption Watch (JCW) menjadi garda terdepan yang menyuarakan desakan penghentian total program ini.
Mereka menilai, rentetan kasus keracunan bukan lagi sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah bukti kegagalan sistemik yang mengkhawatirkan.
Menurut data yang dihimpun JCW, sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025, ratusan siswa, bahkan karyawan sekolah di DIY telah menjadi korban.
Mereka mengalami gejala serupa: sakit perut, mual, muntah, hingga diare setelah menyantap menu MBG. Ironisnya, JCW menyoroti hampir tidak adanya proses hukum yang tegas terhadap para penyedia makanan yang diduga lalai.
"Mengacu pada maraknya kasus keracunan diduga dari menu MBG yang disantap oleh siswa diberbagai daerah termasuk di DIY, maka sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan segera proyek MBG," tegas Baharuddin Kamba, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Kasus teranyar yang memicu kemarahan publik terjadi di Kecamatan Mlati, Sleman, di mana ratusan siswa dari tiga sekolah—SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Muhammadiyah Mlati—dilaporkan mengalami keracunan massal.
Peristiwa ini seolah menjadi pengulangan dari tragedi sebelumnya.
Baca Juga: Jumlah Siswa Keracunan di Tiga Sekolah Sleman Bertambah Jadi 178 Orang
Pada akhir Juli 2025, puluhan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Wates dan SMP Negeri 3 Wates di Kulon Progo juga tumbang dengan gejala yang sama.
Mundur ke bulan Juni 2025, korban bahkan datang dari kalangan anak usia dini, di mana sejumlah siswa TK ABA Kasatriyan Wates mengalami diare dan muntah-muntah.
JCW menilai, evaluasi yang selama ini digembar-gemborkan terbukti tidak efektif.
Kasus terus berulang, menunjukkan lemahnya pengawasan dan standar kualitas makanan yang disediakan.
Lebih jauh, JCW mencium adanya risiko yang lebih besar di balik kelalaian ini.
"Ketimbang kisruh terus dan menimbulkan korban, lebih baik Presiden Prabowo menghentikan program MBG saat ini juga. Selain masalah pemborosan karena anggarannya segede 'gaban' juga berpotensi terjadinya praktik korupsi," ungkap Kamba sapaan akrabnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Empati Bencana Sumatera, Pemkab Sleman Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api
-
Ini Tarif Parkir di Kota Jogja saat Libur Nataru, Simak Penjelasan Lengkapnya
-
Ironi Ketika Satu Indonesia ke Jogja, 150 Ton Sampah Warnai Libur Akhir Tahun
-
Bangkitnya Ponpes Darul Mukhlisin: Dari Terjangan Banjir hingga Harapan Baru Bersama Kementerian PU
-
BRI Komitmen Berdayakan Komunitas dan Raih Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment