SuaraJogja.id - Setelah beberapa kampus mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (jokowi) menjelang Pemilu, giliran Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang bersuara. Mewakili 74 anggota PTMA di Indonesia, Forum Rektor PTMA menyampaikan tujuh pernyataan sikapnya.
Pernyataan sikap ini disampaikan karena menjelang Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika. Bahkan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur bangsa.
"Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia," papar Ketua Forum Rektor PTMA, Gunawan Budiyanto di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (2/2/2024) sore.
Karenanya di momentum Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, menurut Rektor UMY tersebut, perlu ada kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik baru. Salah satunya dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat.
Dalam penyelenggaran Pemilu, Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu, penghitungan hingga penetapan suara di KPU. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.
Mereka meminta penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya. Hal itu penting agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (jurdil).
"Kami menyerukan kepada warga uhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan," jelasnya.
Forum Rektor, lanjut Gunawan meminta semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024. Begitu pula Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Dalam pilpres dan pileg nanti, masyarakat diharapkan memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Selain itu mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.
"Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat banyak untuk Indonesia yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Lebih dari 100 Seniman Sajikan Art is All Around di PORTA by Ambarrukmo
-
UPN Jogja Sebut Belum Ada Tawaran Resmi Kelola MBG, Pilih Fokus Ketahanan Energi
-
Revisi UU Pemilu Tertahan di Legislatif, Akademisi Sebut Sekadar Tambal Sulam
-
Anggaran BOSDa DIY 2026 Dipangkas Rp9 Miliar, Sekolah Kecil Terancam Tak Mampu Beroperasi
-
Diduga Kelelahan dan Serangan Jantung, Satu Jamaah Haji Asal Kulon Progo Wafat di Mekkah