SuaraJogja.id - Sejumlah sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ikut bersuara memberikan pernyataan sikap terkait kondisi sosial-politik Indonesia belakangan ini. Pernyataan ini sebagai seruan moral atas direduksinya demokrasi di Indonesia.
Koordinator, Achmad Uzair, menuturkan banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Terlebih jelang Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.
"Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara. Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," kata Achmad, di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutaakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif.
Baca Juga: Pertama di Indonesia, 18 Prodi UIN Sunan Kalijaga Serentak Dapat Akreditasi Internasional FIBAA
Kecenderungan ini, disebut Achmad bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi. Lebih dari itu turut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.
"Kita sedang mengalami yang disebut dengan krisis kebangsaan, ada persoalan-persoalan demokrasi yang sekarang direduksi, demokrasi ada tapi cenderung direduksi menjadi legal prosedural," ujarnya.
"Kita menganggapnya kalau kita mau demokrasi yang genuine, kita harus demokrasi yang betul-betul menyuarakan hati nurani ada dialog dan sebagainya tapi yang terjadi belakangan ini ada indikasi bahwa demokrasi yang kita jaga sekarang sebatas direduksi menjadi prosedural legal, yang itu akan membahayakan," imbuhnya.
Berdasarkan dari keresahan-keresahan itu, sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyampaikan sejumlah poin penting dalam seruan moralnya kali ini.
Pertama yakni mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
"Kedua, mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan [kekerasan fisik maupun psikis], mewujudkan pemilu yang luber [langsung, umum, bebas, rahasia], jujur, dan adil," tegasnya.
Ketiga untuk terus mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial. Tujuannya demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi.
Keempat menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.
Kelima, mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang. Lebih dari itu menghormati pula perbedaan pilihan politik dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.
"Keenam, menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas," kata dia.
Berita Terkait
-
Sinyal Militerisme dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ancaman bagi Demokrasi Indonesia?
-
Sukses! Mahasiswa Amikom Yogyakarta Adakan Sosialisasi Pelatihan Desain Grafis
-
"Demokrasi Telah Hilang", Ratapan 'Nostradamus Pilpres AS' Usai Kemenangan Trump atas Harris
-
Demokrasi Terancam? 73% Pemilih Khawatir Jelang Hasil Pilpres AS
-
Sukses Digelar di 3 Kota, Workshop Suara.com dan UAJY Diikuti Ratusan Content Creator
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
Terkini
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar
-
Dari Sumur Bor hingga Distribusi Pupuk, Harda-Danang Siapkan Jurus Atasi Krisis Pertanian di Sleman