Anggap Sudah Terjadi Kerusakan Moral Berbangsa, Profesor dan Guru Besar di Yogyakarta Serukan Tobat Etika dan Moral

SuaraJogja.id - Para profesor dan guru besar yang tergabung dalam Forum 2045 menilai Indonesia kini berada di tepi jurang tuna etika. Mereka menyerukan tobat etika dan moral kepada para pemimpin bangsa agar kembali ke UUD 1945.

Kepala Senat UMY, Prof Heru Kurnianto Tri Tjahyono mengatakan jalan politik Indonesia telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku, dengan tidak lagi mengindahkan etika. Bahkan sekarang cenderung melanggar etika dan moral. 

"kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi, dalam nyatanya justru sebaliknya," kata dia di UII Kampus Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Sabtu (3/2/2024). 

Dia melihat kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik. Sengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan-peralatan publik, untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

Sayangnya, Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil namun ternyata dalam prakteknya justru berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan. 

"Keadaan ini merupakan situasi yang buruk dan akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi generasi mendatang," kata dia.

Oleh sebab itulah, pihaknya berharap agar segala kerusakan moral dihentikan, dengan tobat etika dan moral. Tobat artinya mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran etika dan moral, sanggup melakukan perbaikan serta berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. 

Pihaknya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tobat etika dan moral untuk memperbaiki akhlak bangsa. Dengan langkah bersama maka diharapkan keadaan itu akan mendorong seluruh pihak, baik warga maupun para penyelenggara negara, termasuk pimpinan nasional untuk melakukan pertobatan. 

"Kami menyerukan kepada semua pihak, para pimpinan dan khususnya pimpinan nasional, untuk mempelopori suatu tobat etika dan moral," ujarnya.

Baca Juga: Gandeng Suara.com, Universitas Amikom Yogyakarta Tambah Peluang Kerjasama MBKM

Dia menambahkan, segala yang melanggar etika dan moral, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang patut diduga telah dipakai untuk kepentingan sempit atau bahkan menjurus kepada upaya melanggengkan kekuasaan. Sehingga dia berharap mereka yang melakukan itu hendaknya segera dihentikan dan mendapatkan koreksi yang fundamental. 

Dia juga meminta kepada para pemangku kepentingan yang bertanggungjawab bagi bekerjanya “check dan balances”. Pemangku kepentingan juga harus benar benar menjalankan tugas utamanya, agar demokrasi berjalan secara baik, dan tidak dibiarkan mengalami kemunduran atau bahkan dibiarkan dihancurkan fondasinya.

"Kembalilah kepada nilai-nilai luhur bangsa dan jangan biarkan institusi demokrasi dikuasai oleh napsu angkara yang mengkhianati Pancasila dan UUD'45,"ajak dia. 

Dia juga mengajak kepada kaum terpelajar atau kaum intelektual, yang punya tugas mulia, baik tugas intelektual maupun moral, untuk bersama-sama menjaga etika dan moral, sehingga dapat menjadi bagian dari kompas moral bagi pergerakan bangsa. 

Dalam konteks ini, semua berharap agar kaum terpelajar dapat berdiri di barisan terdepan oleh karena independensinya, sehingga segala potensi kerusakan etika dan moral dapat dicegah, sebelum berkembang terlalu jauh. Keteladanan kaum intelektual untuk melakukan tobat etika dan moral, akan memungkinkan sejarah bergerak maju. 

"Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersamasama menjadi saksi atas seluruh proses politik yang berlangsung, dan tidak tinggal diam atas segala kerusakan yang terjadi,"himbaunya.