Potensi Penyalahgunaan Jabatan jadi Konflik Kepentingan di Pemilu, Rektor UII Desak Kepala Daerah hingga Menteri Mundur

SuaraJogja.id - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, mendorong semua calon presiden, calon wakil presiden, menteri, dan kepala daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat ini demi menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merambah luas dalam Pemilu 2024.

Dorongan tersebut disampaikan secara resmi oleh Fathul melalui pernyataan sikap sivitas akademika UII. Dia menekankan pentingnya netralitas dari pihak-pihak tersebut yang harus terus dijaga.

"Kami dengan tegas mengajak semua pejabat negara yang memiliki akses ke sumber daya negara untuk mengundurkan diri," ujar Fathul dalam pernyataannya di Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Tujuannya adalah untuk menjamin netralitas dan mencegah penyalahgunaan sumber daya negara demi kepentingan politik golongan tertentu, tambahnya.

Fathul berpendapat bahwa pengunduran diri para calon presiden, calon wakil presiden, dan menteri yang terlibat dalam Pemilu ini merupakan langkah yang perlu diambil guna menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Selain itu, ia juga mengajak Presiden RI Jokowi sebagai kepala negara untuk menjaga netralitasnya.

"Kami berharap Presiden menjadi teladan yang baik bagi masyarakat," tegasnya.

Meskipun terdapat isyarat bahwa Presiden Jokowi mungkin cenderung memihak salah satu paslon dalam Pilpres 2024, Fathul meyakini bahwa masyarakat telah menjadi lebih cerdas.

"Saya kira, masyarakat semakin cerdas dan memiliki preferensi yang jelas untuk memastikan bahwa Indonesia di masa depan akan menjadi bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan berbudi luhur," katanya.

Fathul menekankan bahwa secara etika, seharusnya Presiden dapat memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh warganya sambil tetap menjaga netralitasnya. Etika ini menuntut agar Presiden tidak memihak atau menggunakan kekuasaannya untuk mendukung satu paslon tertentu.

Baca Juga: Tak Mau Tinggal Diam dengan Kondisi Indonesia yang Darurat Kenegarawanan, UII Ingatkan Jokowi dengan Enam Poin Ini

"Ada tanggung jawab etika bagi Presiden untuk mencakup semua elemen masyarakat Indonesia, yang tentu tak memihak, menjaga netralitas, dan menjadi teladan bagi seluruh aparat negara," kata dia.