Sempat Dapat Intimidasi dari Puluhan Orang, TPS 126 Tambakbayan Sleman Gelar PSU

SuaraJogja.id - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 126 Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu (24/2/2024). Hal ini disebabkan oleh aksi intimidasi sejumlah orang pada pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 kemarin.

"Kalau khusus di TPS 126 ini saat kronologi itu memang ada intimidasi dari pemilih yang tidak seharusnya memilih di TPS 126 ini," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina, saat ditemui di TPS 126, Sabtu siang.

Dipaparkan Umi, kronologi awal intimidasi itu bermula dari kemunculan sekotar puluhan orang mengaku mahasiswa datang pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Puluhan orang itu mulai dari pukul 11 hingga 1 siang.

"Nah jam 1 siang itu intimidasinya semakin memanas, makanya petugas di TPS 126 ini kewalahan akhirnya karena intimidasi yang cukup rawan maka terjadi lah peristiwa tersebut," paparnya.

Tercatat saat itu akhirnya ada 21 orang yang melakukan coblosan di TPS 126 tersebut. Padahal 21 orang itu tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Maka terjadi di sini sekitar 21 surat suara yang seharusnya tidak dicoblos tetapi dicoblos oleh pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb di lokasi TPS 126 ini," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi menuturkan pada TPS 126 ini tercatat ada 278 DPT dan 6 DPTb yang mengikuti PSU pada hari ini. Prosesnya pun tetap sama seperti saat pencoblosan sebelumnya.

"Pelaksanaan PSU PPWP di TPS 126 mahasiswa Caturtunggal ini terdiri dari 278 DPT dan 6 DPTb," ujar Baehaqi.

Nantinya, setelah selesai penghitungan di TPS akan langsung diserahkan ke kapanewon atau kecamatan. Mengingat saat ini di kecamatan pun proses rekapitulasi masih berlangsung.

"Tambakbayan ini ada perhatian khusus karena memang di sini banyak perantauan ya banyak perantauan yang mungkin untuk menyalurkan hak pilihnya itu belum mengetahui secara persis terkait dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tandasnya.