1.000 Mobil Mewah dan Tudingan Borosnya Perayaan HUT RI di IKN bikin PUKAT Heran

SuaraJogja.id - Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti penggunaan anggaran besar untuk sewa mobil tamu VVIP dalam perayaan HUT Kemerdakaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bagaimana tidak, ada sekitar 1.000 unit mobil yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada HUT Ke-79 RI di IKN. Permintaan yang tinggi itu lantas membuat harga sewa mobil pun turut melambung.

"Saya berpikir ini seperti kebijakan yang inkonsisten ya," kata Peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Kurniawan, Rabu (7/8/2024).

Menurut Yuris, inkonsistensi itu muncul ketika melihat selama ini Presiden maupun pejabat negara yang selalu menekankan tentang efisiensi perjalanan dinas. Tidak terkecuali dengan mengedepankan kesederhanaan.

Baca Juga: Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-79 Bueno Colombo Hotel Yogyakarta Tawarkan Promo Spesial

"Artinya apakah ini sudah konsisten dengan arahan tersebut? atau jangan-jangan hanya pejabat publik di level bawah saja yang diwajibkan untuk melakukan efisiensi anggaran dan memegang prinsip kesederhanaan," ungkapnya.

Kemudian di sisi lain, kata Yuris, anggaran fantastis yang digelontorkan untuk para pejabat ini bisa menjadi bahan awal oleh auditor dan pengawas keuangan. Dalam hal ini yakni melakukan audit lebih lanjut.

Audit dilakukan untuk melihat kesesuaian fasilitas dan standar biaya yang berlaku. Jika memang terindikasi ada penyimpangan maka dapat dilihat pula rasionalisasi dan justifikasi dari pemerintah.

"Sebab penggunaan APBN harus mengacu pada standar yang sudah ditetapkan," ucapnya.

Dia menyebut langkah tersebut tidak terlalu bijak dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya pemerintah seharusnya lebih fokus untuk prioritas penggunaan APBN.

Baca Juga: Amankan Wilayah IKN, TNI AU Pastikan Radar Siap Deteksi Penerbangan Gelap

Apalagi saat ini pemerintah masih harus mengejar defisit penerimaan negara. Belum lagi dengan tren beberapa waktu terakhir justru malah rakyat yang dibebani dengan masifnya kebaikan tarif pajak hingga wacana iuran.