Prabowo Pecah Kementerian Pendidikan, Forum Rektor PTMA Ingatkan Anggaran yang Membengkak

SuaraJogja.id - Presiden Prabowo Subianto memecah Kemendikbudristek jadi tiga kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih. Selain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dua kementerian baru dibentuk yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Kebudayaan.

Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) pun memberikan tanggapan terkait pemisahan kementerian ini. Wakil Ketua Forum Rektor PTMA, Muchlas MT di Yogyakarta, Senin (21/10/2024) menyatakan, secara fungsional, pemisahan Dikti dengan Dikdasmen merupakan satu hal yang tepat dilakukan.

"Ya kalau kita lihat coverage area dari Kementerian [kemendikbudristek] selama ini memang sangat besar ya tugas-tugasnya. Itu kan coverage area-nya luas sekali. Tapi dengan dipisahnya kementerian ya kita berpikir dari aspek fungsional, ini baik ya. Dalam arti [pendidikan tinggi] bisa ditangani lebih spesifik lagi sehingga program-programnya bisa lebih banyak yang dikerjakan, jadi Presiden sendiri bisa lebih terbantu," paparnya.

Namun dibentuknya tiga kementerian baru tersebut, menurut Rektor UAD tersebut memiliki konsekuensi lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di sektor pendidikan diperkirakan membengkak karena harus membiayai tiga kementerian.

Baca Juga: Berencana Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kecuali Ada Tugas Partai

Sebab berkembangnya kementerian otomatis akan beresiko pada penambahan alokasi anggaran pendidikan. Karenanya perlu rasionalisasi atau efisiensi anggaran pendidikan.

Efisiensi anggaran pendidikan, lanjut Muchlas perlu dipikirkan karena penggunaan APBN juga menyangkut hajat kepentingan bangsa dan negara. Apalagi Indonesia saat ini masih sulit dalam bidang keuangan. 

"Mungkin kalau efisiensinya ada di level dirjen, itu di sana mungkin nanti ya. Makanya ini juga nanti akan lebih efisien kalau di level dirijen juga bisa dilakukan langkah-langkah penyederhanaan. Kalau dulu ada dirijen dikti, kemudian ada dirijen kelembagaan, jaringan tinggi mungkin tidak perlu ditambah lagi. Sebab nanti dirjennya berlipat banyak, nanti biayanya besar juga," tandasnya.

Sementara terkait sejumlah nama kader Muhammadiyah yang masuk Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo-Gibran, Muchlas tak mempersoalkannya. Sebab selama ini kabinet selain diisi dari politisi juga banyak diisi para akademisi dan profesional, termasuk dari organisasi masyarakat (ormas) seperti Muhammadiyah.

Banyak kader Muhammadiyah yang memiliki kompetensi untuk masuk ke kabinet. Sebut saja Abdul Mu'ti sebagai Mendikdasmen yang memiliki latar belakang ataupun pengalaman dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.

Baca Juga: IKN vs Makan Gratis: Dilema Anggaran Prabowo-Gibran di Tengah Ekonomi Terbatas

"Jadi, saya kira proporsinya sudah cukup seimbang," imbuhnya.