SuaraJogja.id - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon beberapa waktu lalu mengusulkan adanya pembangunan bioskop di Aceh. Usulan ini pun menuai kritik dari sejumlah tokoh di propinsi Serambi Mekah tersebut karena dinilai tak sesuai dengan syariat Islam.
Fadli Zon pun angkat bicara mengenai kritik pedas. Ditemui di Taman Pintar Yogyakarta, Jumat (17/1/2025), usulannya bukan tanpa sebab. Saat ini perkembangan ekosistem industri perfilman di Indonesia cukup bagus.
"Saya memang menyampaikan, menyarankan [pembangunan bioskop di Aceh] karena memang secara nasional kita ini ekosistem film kita nih lagi bagus-bagusnya," paparnya.
Dicontohkan Fadli Zon, Arab Saudi yang merupakan negara Islam saja memiliki banyak bioskop. Karenanya hal yang sama dimungkinkan juga bisa diberlakukan di Aceh.
Baca Juga: Sampah dari Jogja Diduga Dibuang ke Purworejo, Ini Tanggapan Pemda DIY
"Di negara-negara Islam di Timur Tengah kan juga banyak bioskop. Coba, kalau kita lihat di Doha [Qatar], di Arab Saudi, banyak bioskop. Jadi bioskop-bioskop itu menurut saya masih diperlukan sebagai sebuah platform. Akan beda orang menonton di rumah dengan di bioskop. Ya, mulai dari kualitas sound, kualitas gambar, sensasinya juga beda. Itu kira-kira," tandasnya.
Apalagi di Aceh, lanjutnya Fadli Zon, bioskop terakhir ditutup sekitar pertengahan 1990-an. Kebijakan ini bahkan ditutup sebelum Syariat Islam diberlakukan mulai 2001 silam.
Tak hanya Aceh, sejumlah daerah juga mengalami kekurangan jumlah bioskop. Sebut saja di Sumatera Barat, bioskop hanya ada di Kota Padang.
"Jadi orang misalnya dari Bukittinggi atau Payakumbuh harus tiga jam kalau mau datang menonton bioskop. Indonesia kekurangan layar-layar bioskop. Ini padahal di masa lalu bioskop-bioskop itu hidup. Nah, kita mendorong juga termasuk swasta untuk mengembangkan bioskop-bioskop, jadi termasuk di Aceh juga ya," tandasnya.
Untuk menyeimbangkan kebijakan pembangunan bioskop dengan Syariat Islam yang diberlakukan Aceh, Fadli Zon mengusulkan adanya adaptasi atau aturan yang lebih spesifik. Dirinya pun sudah menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Gubernur Aceh terpilih serta Wali Nangroe Aceh.
Baca Juga: KDRT, Judi Online, dan Alkohol Picu Ratusan Perceraian di Yogyakarta Tahun 2024
"Memang di Aceh mungkin masih ada kendala terkait dengan qanun (peraturan yang diterapkan di Aceh-red). Nah, tentu harus ada adaptasi. Kita perlu, saya bilang kepada beliau juga bioskop-bioskop di Aceh. Tapi tentu ini karena Aceh ini agak spesifik. Karena Aceh ini menggunakan syariat Islam. Jadi perlu ada mungkin penyesuaian dan adaptasi di situ," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Promo Nonton di Bioskop Buy 1 Get 2 Setiap Kamis, Khusus Nasabah BRI!
-
Manajer Pastikan Arlyansyah dan Figo Dennis Tetap di PSIM Yogyakarta
-
Wajah Baru Malioboro: Revitalisasi Selesai, Pedagang Teras Malioboro 2 Buka Lapak!
-
Fakta Unik Keraton Kilen Yogyakarta: Tempat Jokowi Bertemu Empat Mata dengan Sultan Hamengkubuwono X
-
Tanpa Keluarga, Jokowi Temui Sri Sultan HB X di Keraton Yogya, Ada Apa?
Terpopuler
- Kronologi Kasus Raffi Ahmad Digerebek BNN, Dicap Tak Pantas Sandang Utusan Khusus Presiden
- Sindiran Keras Mahfud MD Soal Gelagat Raffi Ahmad: Pejabat Tak Jujur...
- Pengakuan soal Mobil RI 36 Bikin Dongkol, Mahfud MD Sebut Raffi Ahmad Pejabat Tak Jujur: Negara Kok jadi Kampungan
- Anies Pamer Momen Jadi Mahasiswa, Netizen Balas Pakai Foto Kelulusan Jokowi: Wisuda yang Mengubah Sejarah Indonesia
- Mengapa Denny Landzaat Bisa Bahasa Indonesia?
Pilihan
-
Hino Keluhkan Banjir Truk China di Indonesia
-
Manajer Pastikan Arlyansyah dan Figo Dennis Tetap di PSIM Yogyakarta
-
Sadis! Rekonstruksi Tawuran Geng di Pontianak, Usus Remaja Terburai Disabet Celurit 180 cm
-
Cara WNI Pindah Kewarganegaraan Jepang, Ternyata Tidak Serumit Itu!
-
Nasib Pemain Keturunan Rekan Jairo Riedewald, Pulang dari Arab Malah Boncos
Terkini
-
Mengenang Masa Kecil Lewat Pameran Golden Memories: Life Experience & Journey di ARTOTEL Yogyakarta
-
Atasi Sampah Organik dari Produksi MBG, Ini Langkah yang Dilakukan DLH Sleman
-
Target Mensos: Pendamping PKH Bantul Harus Graduasi 10 KPM Per Tahun
-
Usai Viral, Penahanan Pencuri 5 Potong Kayu di Gunungkidul Ditangguhkan
-
Orang Tua Siswa Protes Libur Panjang Ramadan, Disdikpora DIY Tunggu Keputusan Mendikdasmen