Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Rabu, 19 Maret 2025 | 18:06 WIB
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid saat memberi keterangan pada wartawan. [Hiskia/Suarajogja.id]

Kondisi tersebut semakin pelik ketika kemudian kebijakan efisiensi pemerintah juga mulai dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Pihaknya masih akan memantau terus perkembangan pariwisata di Sleman.

Ilustrasi Wisata di Sleman: Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman mengakui kebijakan beberapa daerah yang melarang studi tour menjadi tantangan berat. Tak dipungkiri kebijakan tersebut bakal berdampak pada sektor pariwisata di Sleman. (Instagram)

"Kalau kemudian efisensi, ya hotel jangan mengandalkan pemerintah tapi kalau tidak mengandalkan pemerintah, wong studi tur dilarang. Jadi kita mau mengandalkan siapa kan itu? Jadi ya saya harap semua bijak mensikapi itu," cetusnya.

Kendati demikian, Ishadi menegaskan tetap bakal melakukan berbagai kegiatan promosi.

Baca Juga: Istirahat di Angkringan Berujung Celurit, Pria di Sleman Jadi Korban Pembacokan Brutal

Misalnya saja berupa direct selling kepada lembaga atau luar daerah lain secara langsung.

Dalam kesempatan ini, Ishadi tidak memungkiri berbagai event dari pihak swasta pun cukup membantu pariwisata di Sleman sejauh ini.

"Di samping itu kita juga melakukan branding melalui event dan yang lain-lain. Jadi terima kasih terhadap pihak swasta yang telah kemudian menggelar event-nya di Sleman. Karena itu sebenarnya kontribusi yang luar biasa terhadap pariwisata," ungkap dia.

Potensi PAD Sleman di sektor wisata yang turun disebabkan beberapa faktor. Efisiensi anggaran ikut dalam beberapa faktor hingga menjadi persoalan PAD di Sleman.

Selain itu ada kasus kecelakaan di Pantai Drini, Gunungkidul yang menewaskan 4 siswa dari Mojokerto, Jawa Tengah.

Baca Juga: Kelakar Sri Sultan HB X Soroti Kondisi PSS Sleman yang Terpuruk: "Nek Ngirit Yo Kalah"

Hal ini tentu menjadi pukulan bagi keluarga korban. Bahkan dalam kasus itu pihak keluarga juga menuntut beberapa instansi, termasuk Pemkab Gunungkidul.

Load More