IKD Gratis, Tapi Data Bisa Lenyap, Disdukcapil Sleman Ungkap Cara Lindungi Diri dari Penipuan

SuaraJogja.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap berbagai upaya penipuan.

Termasuk yang kini tengah marak berupa modus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Bidang Pengolahan Infomasi, Administrasi Kependudukan dan Kepemanfaatan Data, Disdukcapil Sleman, Suryo Adi Dwi Kurnianto mengungkap modus penipuan itu dilakukan dengan berbagai cara.

Mulai dari mengaku oknum petugas Disdukcapil dan menghubungi masyarakat untuk aktivasi IKD.

"Modus penipuan banyak oknum yang mengatasnamakan sebagi petugas dukcapil yang menghubungi masyarakat melalui WA telpon atau sms dengan dalih membantu pengurusan dokumen salah satunya untuk aktivasi IKD ini," kata Suryo, kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).

Suryo bilang apabila hal itu ditanggapi kemungkinan pelaku penipuan itu akan melanjutkan aksinya.

Termasuk untuk menghubungi masyarakat yang bersangkutan dengan nomor yang berbeda-beda.

"Sehingga itu bisa merugikan bagi masyarakat itu sendiri," imbuhnya.

Belum lagi, pelaku akan meminta data pribadi atau mengarahkan masyarakat untuk klik atau instal aplikasi tertentu.

Baca Juga: Sleman Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Kalurahan, Dua jadi Pilot Project

Padahal semua itu hanya untuk upaya melakukan hack hp masyarakat.

Suryo memastikan bahwa Disdukcapil Kabupaten Sleman tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama orang tua, dan lain-lain, melalui pesan WhatsApp, telepon, atau SMS.

Setiap layanan kependudukan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara tatap muka melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan (Posyanduk) di kalurahan.

Lalu ada kantor kapanewon untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk, serta secara online melalui https://dukcapilonline.slemankab.go.id, atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.

"Jadi aktiviasi IKD hanya bisa dilakukan secara langsung offline ke kantor Disdukcapil atau ke kapanewon atau pada saat kegiatan jemput bola yang diselenggarakan disdukcapil," ucapnya.

Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak dipungut biaya (GRATIS).

Jika masyarakat mendapati modus-modus penipuan tersebut, Suryo bilang cukup untuk diabaikan saja.

"Cukup abaikan telpon atau wa untuk anjuran aktivasi IKD. Jangan melakukan klik tautan dari pihak penelpon tadi," ujarnya.

Jika masih ragu, masyarakat bisa mencari informasi atau konfirmasi ke kalurahan maupun Disdukcapil langsung.

Pihaknya mengimbau masyarakat untun senantiasa menyimpan data pribadi secara aman.

"Simpan dengan baik data-data pribadi karena rentan digunakan pihak tidak bertanggungjawab untuk penipuan," tegasnya.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga data agar tidak disalahgunakan pihak tak bertanggungjawab.

1. Gunakan Kata Sandi yang Kuat dan Berbeda    
Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

Jangan gunakan tanggal lahir atau nama yang mudah ditebak.

Gunakan pengelola kata sandi (password manager) untuk menyimpan dan mengelola semua akun.

2. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah (Two-Factor Authentication)

Fitur ini menambah lapisan keamanan saat login ke media sosial dan aplikasi layanan pemerintahan seperti mySAPK, Dukcapil, atau M-Paspor.

Gunakan aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau SMS OTP.

3. Waspadai Penipuan Berkedok Layanan Pemerintah

Jangan mudah percaya jika menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan instansi seperti Dukcapil, BPS, atau Kementerian.

Cek ulang ke situs atau kontak resmi instansi yang bersangkutan.

4. Laporkan Jika Data Disalahgunakan

Jika Anda merasa data pribadi dicuri atau disalahgunakan:

Laporkan ke Kominfo melalui aduankonten.id

Laporkan ke pihak kepolisian siber (cyber crime)

Hubungi instansi resmi terkait jika data bocor dari layanan pemerintahan.