Raja Ampat Darurat Tambang? KLHK Investigasi 4 Perusahaan, Kolam Jebol Hingga Izin Bodong

SuaraJogja.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan nikel di empat pulau di Raja Ampat: Pulau Gag, Manuran, Kawei, dan Manyaifun.

Kegiatan tambang tersebut diduga memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Minggu (8/6/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa empat perusahaan tambang yang dimaksud adalah PT GN (beroperasi di Pulau Gag), PT ASP (di Pulau Manuran), PT KSM (di Pulau Kawei), dan PT MRP (di Pulau Manyaifun).

"KLHK akan meninjau ulang dokumen persetujuan lingkungan milik PT GN," ujar dia, Minggu.

Baca Juga: Viral! Aktivis Greenpeace 'Save Raja Ampat' Dibebaskan Usai Interupsi Konferensi Tambang: Apa Dampaknya?

Meskipun hasil peninjauan teknis menunjukkan bahwa PT GN telah menjalankan praktik penambangan sesuai standar, tetap ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan lebih lanjut.

Pertama, lokasi pertambangan PT GN berada di pulau kecil, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kedua, aktivitas tambang juga harus mempertimbangkan perlindungan ekosistem Raja Ampat, termasuk teknologi pengelolaan dan kemampuan rehabilitasi lingkungan yang dimiliki perusahaan.

Sementara itu, PT ASP akan dikenakan peninjauan kembali terhadap persetujuan lingkungannya, serta langkah hukum atas dugaan pencemaran lingkungan.

Hasil inspeksi di lapangan menunjukkan jebolnya kolam settling pond, yang menyebabkan sedimentasi tinggi dan mengakibatkan air laut menjadi keruh.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR: Perguruan Tinggi Punya Kredibilitas Yakini Takkan Ikut Kelola Tambang

Hal serupa berlaku untuk PT KSM yang diketahui melakukan kegiatan tambang di area seluas 5 hektare, melebihi batas sesuai izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Untuk PT MRP, KLHK memutuskan menghentikan seluruh aktivitas eksplorasi karena perusahaan ini tidak memiliki dokumen persetujuan lingkungan, meskipun telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menteri Hanif menambahkan bahwa kegiatan PT MRP belum berdampak signifikan karena belum ada aktivitas besar, sehingga tindakan penghentian bersifat pencegahan.

KLHK juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk meninjau kembali tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis di wilayah tersebut.

KLHK berencana bekerja sama dengan tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan, guna menangani isu pertambangan di kawasan Raja Ampat.

Rencana kunjungan lapangan pun telah dijadwalkan untuk melihat kondisi riil di lokasi.

ESDM Klaim Tambang Nikel di Pulau Gag Tidak Bermasalah

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, tidak menimbulkan persoalan.

Hal ini disampaikan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama tim melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang milik PT GAG Nikel.

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan udara, tidak ditemukan sedimentasi di pesisir.

Secara umum, menurutnya, tambang nikel di Pulau Gag berada dalam kondisi baik.

Meski begitu, ESDM tetap mengirimkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh di seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat.

Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk menentukan langkah selanjutnya.

Tri menyebut bahwa proses reklamasi di area tambang berjalan dengan cukup baik. Namun, keputusan final tetap akan merujuk pada laporan resmi dari Inspektur Tambang.

Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya, menegaskan bahwa PT GAG Nikel sebagai anak usaha Antam selalu menerapkan prinsip “good mining practice”.

Perusahaan diklaim mematuhi ketentuan teknis, regulasi lingkungan, serta melakukan pengelolaan air limpahan tambang secara bertanggung jawab.

Ia menambahkan bahwa kehadiran PT GAG Nikel di Pulau Gag diharapkan membawa dampak positif tidak hanya secara bisnis, namun juga sebagai BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, terdapat lima perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, yakni PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.

Dari kelimanya, hanya PT GAG Nikel yang aktif memproduksi dan memiliki status Kontrak Karya (KK).

PT GAG Nikel tercatat dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akta Perizinan 430.K/30/DJB/2017 dan wilayah izin seluas 13.136 hektare.

Perusahaan ini juga termasuk dalam 13 entitas yang diizinkan melanjutkan operasi pertambangan di kawasan hutan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41/2004.

Baca juga: Gelombang Kecaman Publik Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat, Bahlil Berdalih Kampanye Gelap Asing

Sebagai informasi, pada 5 Juni 2025, Menteri ESDM memutuskan menghentikan sementara aktivitas PT GAG Nikel di Pulau Gag untuk merespons keluhan masyarakat mengenai dampak pertambangan terhadap ekowisata Raja Ampat.

Artikel di Suarajogja ini sudah lebih dulu terbit di Suara.com dengan judul: KLH Ungkap Temuan Kolam Tambang di Raja Ampat Jebol, Bikin Keruh Air Laut