- Pemkot Jogja tidak menaikkan PBB-P2
- Hasto Wardoyo yang merupakan Wali Kota punya strategi lain
- Ia akan memprioritaskan sektor-sektor yang harus didahulukan untuk Jogja
SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan tidak akan menaikkan pajak meski harus melakukan efisiensi anggaran hingga terkena pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut pihaknya memiliki strategi tersendiri.
Salah satunya dengan langkah refocusing anggaran seperti saat pandemi Covid-19.
"Sebetulnya kita pernah belajar efisiensi tanpa naikkan pajak pada saat Covid-19. Pada saat Covid-19 itu kita juga melakukan refocusing namanya. Jadi anggaran itu difokuskan ke arah satu hal, yang kemudian ini konsep money follow program," kata Hasto, saat ditemui, Rabu (27/8/2025).
Disampaikan Hasto, konsep money follow program berarti anggaran yang terbatas difokuskan ke sektor prioritas.
Dengan begitu, beberapa program lain harus diminimalisir agar tidak membebani keuangan daerah.
"Anggaran lebih diarahkan kepada satu hal, kemudian hal yang lain itu diminimalisirkan. Saya kira di era efisiensi kemudian kita tidak menaikan pajak, menurut saya ini hanya satu langkahnya money follow program," ujarnya.
Menurutnya, refocusing membuat anggaran yang ada hanya diarahkan ke satu hingga tiga program prioritas.
Sementara unit kerja lainnya atau OPD terkait diminta untuk bisa memahami kondisi tersebut.
Baca Juga: Seni Bertemu Data: Pameran 'Life Behind Data' Ungkap Fakta Mengejutkan tentang Indonesia di Jogja
"Jadi memfokuskan anggaran yang ada, yang tidak banyak kepada satu atau dua atau tiga paling banyak untuk refocusing ke sana," ucapnya.
"Unit-unit kerja yang lainnya mohon maaf, mohon izin, mungkin bisa memaklumi, karena uangnya tidak banyak difokuskan kepada satu hal," imbuhnya.
Hasto mencontohkan, Pemkot Yogyakarta tahun ini akan lebih banyak memberi perhatian pada masalah sampah, lingkungan, serta ruang terbuka hijau.
Program-program di luar prioritas itu sementara harus berjalan dengan lebih hemat.
"Kalau Jogja misalkan saya bilang fokus sampah, sama lingkungan, ruang terbuka hijau, ya harap maklum, mungkin sampah, sungai, ruang terbuka hijau, kita refocusingnya ke sana. Mohon maaf kalau dinas yang lain itu terus agak mengencangkan ikat pinggang," tuturnya.
Terkait penurunan TKD pada 2026 mendatang, Hasto memperkirakan bisa mencapai 20 hingga 25 persen atau sekitar Rp250 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Tegas! UAD Berhentikan Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual di Lokasi KKN
-
Dugaan Warga Sleman Jadi Korban Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Ungkap Temuan Ini
-
Unisa Yogyakarta Raih Penghargaan JBBA 2026 di Klaster Pendidikan
-
Seru, Dapatkan Harga Istimewa Hyundai Creta Lewat Program Triple Zero & Trade-In Benefit
-
Pesan Sri Sultan HB X di JBBA 2026, Bisnis Dibangun dengan Hati dan Kepercayaan