Dana Transfer Dipangkas Rp250 M, Pemkot Jogja Lakukan Strategi Refocusing Anggaran

SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan tidak akan menaikkan pajak meski harus melakukan efisiensi anggaran hingga terkena pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut pihaknya memiliki strategi tersendiri.

Salah satunya dengan langkah refocusing anggaran seperti saat pandemi Covid-19.

"Sebetulnya kita pernah belajar efisiensi tanpa naikkan pajak pada saat Covid-19. Pada saat Covid-19 itu kita juga melakukan refocusing namanya. Jadi anggaran itu difokuskan ke arah satu hal, yang kemudian ini konsep money follow program," kata Hasto, saat ditemui, Rabu (27/8/2025).

Disampaikan Hasto, konsep money follow program berarti anggaran yang terbatas difokuskan ke sektor prioritas.

Dengan begitu, beberapa program lain harus diminimalisir agar tidak membebani keuangan daerah.

"Anggaran lebih diarahkan kepada satu hal, kemudian hal yang lain itu diminimalisirkan. Saya kira di era efisiensi kemudian kita tidak menaikan pajak, menurut saya ini hanya satu langkahnya money follow program," ujarnya.

Menurutnya, refocusing membuat anggaran yang ada hanya diarahkan ke satu hingga tiga program prioritas.

Sementara unit kerja lainnya atau OPD terkait diminta untuk bisa memahami kondisi tersebut.

Baca Juga: Seni Bertemu Data: Pameran 'Life Behind Data' Ungkap Fakta Mengejutkan tentang Indonesia di Jogja

"Jadi memfokuskan anggaran yang ada, yang tidak banyak kepada satu atau dua atau tiga paling banyak untuk refocusing ke sana," ucapnya.

"Unit-unit kerja yang lainnya mohon maaf, mohon izin, mungkin bisa memaklumi, karena uangnya tidak banyak difokuskan kepada satu hal," imbuhnya.

Hasto mencontohkan, Pemkot Yogyakarta tahun ini akan lebih banyak memberi perhatian pada masalah sampah, lingkungan, serta ruang terbuka hijau.

Program-program di luar prioritas itu sementara harus berjalan dengan lebih hemat.

"Kalau Jogja misalkan saya bilang fokus sampah, sama lingkungan, ruang terbuka hijau, ya harap maklum, mungkin sampah, sungai, ruang terbuka hijau, kita refocusingnya ke sana. Mohon maaf kalau dinas yang lain itu terus agak mengencangkan ikat pinggang," tuturnya.

Terkait penurunan TKD pada 2026 mendatang, Hasto memperkirakan bisa mencapai 20 hingga 25 persen atau sekitar Rp250 miliar.

"Potensi penurunan antara 20-25 persen, mungkin Rp250 miliar kurang lebih," ujarnya.

Ia menambahkan efisiensi anggaran ini turut berpotensi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur.