Demo Memanas, Mahfud MD Sentil Pemerintah: Urus Negara Jangan Kayak Warung Kopi

SuaraJogja.id - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara terkait gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Meski lahir secara organik dari masyarakat, dalam aksi itu ada pihak-pihak yang mencoba menungganginya.

"Ya, saya sudah berkali-kali katakan bahwa munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah dan kecil. Cuma kemudian ada yang menunggangi," papar Mahfud di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurut Mahfud, banyak teori beredar soal siapa pihak yang menunggangi gerakan massa.

Namun Mahfud tidak ingin berspekulasi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Sebab inti persoalan sebenarnya terletak pada akumulasi kekecewaan publik yang dibiarkan menumpuk tanpa jawaban berarti dari pemerintah.

Masyarakat kecewa debgan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

"Pokok masalahnya itu akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pernah ditanggapi serius. Jadi bertumpuk-tumpuk masalah, tidak pernah ditanggapi. Terkadang kalau hanya diketawain, disindir, macam-macam lah. Sehingga kemudian muncul gerakan itu," tandasnya.

Mahfud menyebut ada perbedaan antara dalang dan menunggangi.

Baca Juga: Lima Pos Polisi di Sleman dan Kota Jogja Jadi Sasaran Perusakan, Polisi: Diduga Upaya Provokasi

Hal itu pula yang sempat menyulitkan aparat untuk membedakan sehingga demo berakhir ricuh.

"Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini ndak, masyarakat organik. Makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya. Tiba-tiba muncul blur gitu, kan, karena pemicunya muncul, ya, organiknya muncul juga," ungkapnya.

Mahfud pun meminta negara mengambil pelajaran dari peristiwa demonstrasi yang terus terjadi saat ini.

Penanganan unjuk rasa memang sudah dilakukan, termasuk terhadap pihak-pihak yang disebut perusuh.

Tetapi kualitas tanggapan negara terhadap aspirasi rakyat harus ditingkatkan.

Sebab mengurus negara tidak sama halnya dengan mengurus warung kopi.

"Kita belajarlah dari pengalaman itu untuk menjadi lebih baik. Karena ngurus negara ini tidak seperti ngurus warung kopi yang bisa dibawa bergurau. Sehingga muncul gerakan-gerakan yang sifatnya organik, yang tadinya satu-satu ada di sana, di sana, lalu bergerak bersama di hari yang sama karena pemicu yang sama," ungkapnya.

Saat ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya indikasi makar dari wilayah timur, Mahfud menyatakan bila terbukti maka bisa saja pelakunya ditangkap.

Sebab makar berkaitan dengan Undang-Undang Hukum Pidana.

"Ya ditangkap aja kalau ada yang makar. Makar itu kan ada di Undang-Undang Hukum Pidana. Satu, ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Ada gerakan untuk presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja. Itu makar namanya. Apa ada ke arah itu, Saya tidak tahu. Kan pemerintah lebih tahu," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi