- Demo besar yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi sorotan Mahfud MD
- Besar kemungkinana adanya penunggang dari demo tersebut
- Tak persoalkan siapa dalang dan penunggangnya, bagi Mahfud pemerintah harus segera berbenah
SuaraJogja.id - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara terkait gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski lahir secara organik dari masyarakat, dalam aksi itu ada pihak-pihak yang mencoba menungganginya.
"Ya, saya sudah berkali-kali katakan bahwa munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah dan kecil. Cuma kemudian ada yang menunggangi," papar Mahfud di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Mahfud, banyak teori beredar soal siapa pihak yang menunggangi gerakan massa.
Namun Mahfud tidak ingin berspekulasi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Sebab inti persoalan sebenarnya terletak pada akumulasi kekecewaan publik yang dibiarkan menumpuk tanpa jawaban berarti dari pemerintah.
Masyarakat kecewa debgan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
"Pokok masalahnya itu akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pernah ditanggapi serius. Jadi bertumpuk-tumpuk masalah, tidak pernah ditanggapi. Terkadang kalau hanya diketawain, disindir, macam-macam lah. Sehingga kemudian muncul gerakan itu," tandasnya.
Mahfud menyebut ada perbedaan antara dalang dan menunggangi.
Baca Juga: Lima Pos Polisi di Sleman dan Kota Jogja Jadi Sasaran Perusakan, Polisi: Diduga Upaya Provokasi
Hal itu pula yang sempat menyulitkan aparat untuk membedakan sehingga demo berakhir ricuh.
"Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini ndak, masyarakat organik. Makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya. Tiba-tiba muncul blur gitu, kan, karena pemicunya muncul, ya, organiknya muncul juga," ungkapnya.
Mahfud pun meminta negara mengambil pelajaran dari peristiwa demonstrasi yang terus terjadi saat ini.
Penanganan unjuk rasa memang sudah dilakukan, termasuk terhadap pihak-pihak yang disebut perusuh.
Tetapi kualitas tanggapan negara terhadap aspirasi rakyat harus ditingkatkan.
Sebab mengurus negara tidak sama halnya dengan mengurus warung kopi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Anti Hujan! 10 Destinasi Wisata Indoor Jogja Paling Asyik untuk Liburan Keluarga
-
3 Rekomendasi SUV Bekas, Type Premium Bisa Dibawa Pulang dengan Modal Rp80 Jutaan
-
Demi Keselamatan Publik! Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK Setelah Jadi Korban Puntung Rokok
-
Harda Kiswaya di Persidangan: Hibah Tak Pernah Dikaitkan Pilkada
-
7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?