- Demo besar yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi sorotan Mahfud MD
- Besar kemungkinana adanya penunggang dari demo tersebut
- Tak persoalkan siapa dalang dan penunggangnya, bagi Mahfud pemerintah harus segera berbenah
SuaraJogja.id - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara terkait gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski lahir secara organik dari masyarakat, dalam aksi itu ada pihak-pihak yang mencoba menungganginya.
"Ya, saya sudah berkali-kali katakan bahwa munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah dan kecil. Cuma kemudian ada yang menunggangi," papar Mahfud di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Mahfud, banyak teori beredar soal siapa pihak yang menunggangi gerakan massa.
Namun Mahfud tidak ingin berspekulasi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Sebab inti persoalan sebenarnya terletak pada akumulasi kekecewaan publik yang dibiarkan menumpuk tanpa jawaban berarti dari pemerintah.
Masyarakat kecewa debgan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
"Pokok masalahnya itu akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pernah ditanggapi serius. Jadi bertumpuk-tumpuk masalah, tidak pernah ditanggapi. Terkadang kalau hanya diketawain, disindir, macam-macam lah. Sehingga kemudian muncul gerakan itu," tandasnya.
Mahfud menyebut ada perbedaan antara dalang dan menunggangi.
Baca Juga: Lima Pos Polisi di Sleman dan Kota Jogja Jadi Sasaran Perusakan, Polisi: Diduga Upaya Provokasi
Hal itu pula yang sempat menyulitkan aparat untuk membedakan sehingga demo berakhir ricuh.
"Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini ndak, masyarakat organik. Makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya. Tiba-tiba muncul blur gitu, kan, karena pemicunya muncul, ya, organiknya muncul juga," ungkapnya.
Mahfud pun meminta negara mengambil pelajaran dari peristiwa demonstrasi yang terus terjadi saat ini.
Penanganan unjuk rasa memang sudah dilakukan, termasuk terhadap pihak-pihak yang disebut perusuh.
Tetapi kualitas tanggapan negara terhadap aspirasi rakyat harus ditingkatkan.
Sebab mengurus negara tidak sama halnya dengan mengurus warung kopi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
-
Dana Korupsi Rp13 T Dialokasikan untuk Beasiswa, Purbaya: Disalurkan Tahun Depan
-
Kebijakan Sri Mulyani Kandas di Tangan Purbaya: Pajak Pedagang Online Ditunda
Terkini
-
Waspada! Gelombang ISPA Terjang DIY: Lebih dari 11.000 Kasus Akibat Cuaca Ekstrem
-
Jangan Sampai Hilang! Sleman Digitalisasi Naskah Kuno: Selamatkan Warisan Budaya untuk Generasi Mendatang
-
4 Link DANA Kaget Hari Ini: Cuma Modal Klik, Saldo Langsung Nambah
-
Deteksi Dini Kanker Payudara: Siloam Raih Rekor MURI dan Tingkatkan Kesadaran Ribuan Wanita
-
Prabowo di Ujung Tanduk? Partai Ummat Desak Pembenahan Total: Jangan Sampai Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing