- Demo besar yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi sorotan Mahfud MD
- Besar kemungkinana adanya penunggang dari demo tersebut
- Tak persoalkan siapa dalang dan penunggangnya, bagi Mahfud pemerintah harus segera berbenah
SuaraJogja.id - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara terkait gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski lahir secara organik dari masyarakat, dalam aksi itu ada pihak-pihak yang mencoba menungganginya.
"Ya, saya sudah berkali-kali katakan bahwa munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah dan kecil. Cuma kemudian ada yang menunggangi," papar Mahfud di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Mahfud, banyak teori beredar soal siapa pihak yang menunggangi gerakan massa.
Namun Mahfud tidak ingin berspekulasi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Sebab inti persoalan sebenarnya terletak pada akumulasi kekecewaan publik yang dibiarkan menumpuk tanpa jawaban berarti dari pemerintah.
Masyarakat kecewa debgan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
"Pokok masalahnya itu akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pernah ditanggapi serius. Jadi bertumpuk-tumpuk masalah, tidak pernah ditanggapi. Terkadang kalau hanya diketawain, disindir, macam-macam lah. Sehingga kemudian muncul gerakan itu," tandasnya.
Mahfud menyebut ada perbedaan antara dalang dan menunggangi.
Baca Juga: Lima Pos Polisi di Sleman dan Kota Jogja Jadi Sasaran Perusakan, Polisi: Diduga Upaya Provokasi
Hal itu pula yang sempat menyulitkan aparat untuk membedakan sehingga demo berakhir ricuh.
"Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini ndak, masyarakat organik. Makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya. Tiba-tiba muncul blur gitu, kan, karena pemicunya muncul, ya, organiknya muncul juga," ungkapnya.
Mahfud pun meminta negara mengambil pelajaran dari peristiwa demonstrasi yang terus terjadi saat ini.
Penanganan unjuk rasa memang sudah dilakukan, termasuk terhadap pihak-pihak yang disebut perusuh.
Tetapi kualitas tanggapan negara terhadap aspirasi rakyat harus ditingkatkan.
Sebab mengurus negara tidak sama halnya dengan mengurus warung kopi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Es Jeruk di Malioboro Rp20 Ribu Viral, Hasto Bakal Turunkan Satpol PP
-
BPPD DIY Dorong Yogyakarta Jadi Destinasi Cultural Wellness Berkelanjutan Lewat Festival 2026
-
Gandung Pardiman Meninggal Dunia di RS Panti Rapih, Dimakamkan di Ponjong
-
BRI Terus Lakukan Buyback Saham, Fundamental Perseroan Jadi Penopang Pertumbuhan
-
JPW Desak Ketegasan Polda DIY Tindak Parkir Liar Selama Operasi Patuh Progo 2026