- Demo besar yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi sorotan Mahfud MD
- Besar kemungkinana adanya penunggang dari demo tersebut
- Tak persoalkan siapa dalang dan penunggangnya, bagi Mahfud pemerintah harus segera berbenah
SuaraJogja.id - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara terkait gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski lahir secara organik dari masyarakat, dalam aksi itu ada pihak-pihak yang mencoba menungganginya.
"Ya, saya sudah berkali-kali katakan bahwa munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah dan kecil. Cuma kemudian ada yang menunggangi," papar Mahfud di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Mahfud, banyak teori beredar soal siapa pihak yang menunggangi gerakan massa.
Namun Mahfud tidak ingin berspekulasi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
Sebab inti persoalan sebenarnya terletak pada akumulasi kekecewaan publik yang dibiarkan menumpuk tanpa jawaban berarti dari pemerintah.
Masyarakat kecewa debgan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
"Pokok masalahnya itu akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pernah ditanggapi serius. Jadi bertumpuk-tumpuk masalah, tidak pernah ditanggapi. Terkadang kalau hanya diketawain, disindir, macam-macam lah. Sehingga kemudian muncul gerakan itu," tandasnya.
Mahfud menyebut ada perbedaan antara dalang dan menunggangi.
Baca Juga: Lima Pos Polisi di Sleman dan Kota Jogja Jadi Sasaran Perusakan, Polisi: Diduga Upaya Provokasi
Hal itu pula yang sempat menyulitkan aparat untuk membedakan sehingga demo berakhir ricuh.
"Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini ndak, masyarakat organik. Makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya. Tiba-tiba muncul blur gitu, kan, karena pemicunya muncul, ya, organiknya muncul juga," ungkapnya.
Mahfud pun meminta negara mengambil pelajaran dari peristiwa demonstrasi yang terus terjadi saat ini.
Penanganan unjuk rasa memang sudah dilakukan, termasuk terhadap pihak-pihak yang disebut perusuh.
Tetapi kualitas tanggapan negara terhadap aspirasi rakyat harus ditingkatkan.
Sebab mengurus negara tidak sama halnya dengan mengurus warung kopi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Ingatkan Warga Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Yogya Soroti Kerentanan Kawasan Wisata
-
Berawal dari Bosan Menu Sarapan, Nada Menemukan Jalan Usaha Lewat Sushi Pagi
-
10 Tahun Pakai Biogas, Warga Sleman Tak Khawatir Jika LPG Langka atau Mahal
-
Teras BRI Kapal, Perbankan Terapung bagi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Kepulauan
-
Lika-liku Jembatan Kewek yang Rawan Roboh, Larangan Bus, dan Kemacetan hingga Stasiun Tugu