- Pemkab Sleman kembali melakukan rotasi jabatan di September 2025 ini
- Pada Juli lalu Harda Kiswaya sudah lebih dulu merotasi para kepala dinas
- Harda tak segan mengambil langkah tegas kita pejabat tak beres dalam bekerja
- Masyarakat tak boleh rugi mendapatkan pelayanan cepat dari pemerintah
SuaraJogja.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya kembali merotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.
Total ada 83 pejabat yang dirotasi kali ini.
Menurut Harda, rotasi ini tidak lepas dari kinerja yang dilakukan para pejabat di lingkungan Pemkab Sleman tersebut.
"Rotasi dalam rangka menata yang benar, cara Jawa-nya [nyari] yang pas, ini evaluasi terus," kata Harda, dikutip, Rabu (24/9/2025).
Puluhan orang yang dilantik kemarin itu meliputi pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Sleman.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan adaptif.
"Pelantikan ini bukan hanya sekedar pengisian jabatan, melainkan dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima," ujar dia.
Diakui Harda, pihaknya sempat menerima masukan dari sejumlah perangkat daerah terkait.
Terlebih mengenai kinerja sejumlah pegawai di beberapa instansi tersebut sebelum rotasi jabatan ini.
Baca Juga: Tangis Pecah di PN Sleman: Terdakwa Kasus BMW Maut Bersimpuh Meminta Maaf di Hadapan Ibu Korban
Harda yang menganut sistem merit ASN menegaskan bahwa kinerja, kualitas dan kompetensi hal mutlak yang harus ditunjukkan sebagai pelayan publik.
Ia bahkan tak mematok waktu khusus untuk melakukan rotasi jabatan.
Menurutnya ketika pejabat tak bisa secara cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya maka penggantian itu harus segera dilakukan.
"Iya pasti [akan ada rotasi lagi kalau] misal iga bulan tidak beradaptasi, pindah. Tidak masalah, kalau terlalu lama malah rugi, kalau di situ tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa memimpin organisasi, dibiarkan ya malah yang rugi masyarakat," tuturnya.
"Kalau ditempatkan seperti itu tidak bisa melayani mosok mau nunggu setahun, kasihan masyarakat. Kemudian aneh-aneh sama anak buahnya, ya tak pindah. Jadi lebih rugi kalau kita diamkan," imbuhnya.
Selain itu, Harda juga berpesan agar seluruh pejabat yang baru yang dilantik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
Terkini
-
Polisi Bongkar Sindikat SIM Palsu, Pelaku Belajar Otodidak, Pelanggan dari Luar Jawa
-
Lurah Tersangka Korupsi TKD Gugat Kejati DIY: Praperadilan Panaskan Kasus Tanah Kas Desa Tegaltirto
-
Keracunan Makan Bergizi Gratis: Pemda DIY Murka, Tuntut Sanksi Tegas
-
HUT ke-38 Swiss-Belhotel International, Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Adakan Bersih Pantai
-
Ijazah Setara SMA Gibran: Roy Suryo Bongkar Data Berubah-ubah, Ada Manipulasi?