Makan Bergizi Gratis Sleman Rawan? 66 Dapur Belum Kantongi Izin Higienis

SuaraJogja.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman mengungkap bahwa hingga kini belum ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat yang mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Padahal, setidaknya sudah ada 66 unit SPPG yang beroperasi melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Sembada.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sleman, Tunggul Birowo, mengonfirmasi bahwa kondisi tersebut benar adanya.

"Jadi kalau informasi yang kami pegang sampai hari kemarin itu sepertinya baru 66 SPPG yang sudah operasional di Sleman," kata Tunggul saat dihubungi, Senin (29/9/2025).

"Nah, dari 66 itu memang belum ada satu pun yang punya sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS," imbuhnya.

Menurut Tunggul, selama ini kesadaran untuk memenuhi syarat SLHS masih minim.

Kesadaran itu baru muncul setelah sejumlah kasus keracunan makanan bergizi (MBG) berulang di Sleman.

"Jadi kemarin setelah mulai kasus keracunan MBG, itu baru sepertinya baru kayak terkaget-kaget mereka terus berbondong-bondong minta penyuluhan dulu," tuturnya.

Sejauh ini, Dinkes Sleman hanya memberikan beberapa kali pelatihan dasar higienis sanitasi kepada pengelola SPPG yang ada.

Baca Juga: Sultan Ajari BGN soal Keracunan MBG: Lihat Dapur Umum Bencana, Enggak Perlu Orang Kimia

Dari pelatihan tersebut kemudian menghasilkan sertifikat penjamah makanan tapi bukan SLHS.

Tunggul bilang, sertifikat higienis sanitasi tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh SLHS.

"Itu sebagai salah satu syarat untuk SLHS. Jadi kalau untuk SLHS itu yang minimal separuh dari yang juru masak atau penjamah makanannya itu sudah bersertifikat higienis sanitasi," jelasnya.

Selain itu, syarat lain untuk mendapatkan SLHS adalah registrasi melalui sistem perizinan OSS (Online Single Submission) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Di sana SPPG harus terlebih dahulu mengurus nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)

Setelah mendaftar, pihak pengelola SPPG juga harus melalui tahapan verifikasi lapangan atau inspeksi oleh Dinkes.

"Jadi enggak mungkin kalau orangnya sudah dilatih kita enggak melihat dapurnya, kan dapur pengelolaannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, ketersediaan air bersihnya seperti apa, cara nyimpen bahan makanannya seperti apa, itu kan harus ada kunjungan lapangan," tandasnya.

Tunggul mengakui selama ini SPPG beroperasi tanpa ada koordinasi ke Pemkab Sleman.

Kini pemerintah daerah tengah berupaya untuk aktif untuk mengantisipasi munculnya kasus keracunan MBG terjadi lagi.

"Dulu awalnya mereka [SPPG] langsung pelayanan. Jadi kita pun enggak ngerti, tahu-tahu, kayak tumbuh jamur musim hujan itu tahu-tahu udah banyak," tuturnya.

"Nah terus kan di mana-mana kasus keracunan makanan kan akhirnya mau enggak mau, ini bikin masyarakat cemas, takut kan SPPG tumbuh di mana-mana tapi kok kayak enggak dikontrol, kok kayak enggak dibina ya. Asal ada duitnya, asal ada tempatnya, langsung berdiri SPPG, kesannya kan seperti itu," tambahnya.