Setahun Prabowo-Gibran: Kedaulatan Energi Nol Besar! Pengamat: Kebijakan Setengah Hati

SuaraJogja.id - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai belum menampakkan langkah konkret menuju kedaulatan energi.

Alih-alih mempercepat transisi ke energi bersih, pemerintah justru terjebak dalam wacananya sendiri.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kebijakan transisi energi oleh pemerintahan sekarang masih bersifat setengah hati.

Ia menyoroti ketidakkonsistenan arah kebijakan yang belum berpihak sepenuhnya pada energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah masih terjebak dalam kebijakan ganda yang berbicara soal green energy namun tetap menggenjot produksi energi fosil.

"Saya menilai bahwa kebijakan transisi energi masih setengah hati, atau masih ambigu, di satu sisi ingin mencapai green energy tapi di sisi lain masih menggenjot produksi fosil, masih batu bara dan energi kotor yang lainnya," kata Fahmy dalam diksusi bertajuk '1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi?' pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Fahmy, pemerintah semestinya segera mengubah kebijakan dengan menempatkan energi terbarukan sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang ambigu hanya akan memperlambat capaian target kemandirian energi nasional.

"Solusinya ubah kebijakan yang memprioritaskan energi baru terbarukan. Jangan lagi ambigu, kalau misalnya tetap mau produksi fosil ya sesampainya saja, tetapi prioritas EBT," tegasnya.

Lebih lanjut, Fahmy menilai kinerja sektor energi selama setahun terakhir belum menunjukkan hasil nyata.

Baca Juga: Generasi Muda Sulit Dapat Pekerjaan Layak, Ekonom UGM: Sistem Belum Berpihak pada Kemampuan Mereka

Tak jauh berbeda dengan era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi lalu, yang juga gagal mencapai target transisi energi.

"Setahun ini belum ada hasil sama sekali, nol gitu. Kalau sebelumnya dalam zaman Jokowi saya menyebut gagal, indikatornya karena target tidak dicapai dan kemudian setahun Prabowo-Gibran capaian soal energi ini masih nol," ungkapnya.

Disampaikan Fahmy, perlu adanya reformasi kelembagaan atau bahkan kementerian mengenai persoalan energi ini.

Tujuannya agar kebijakan energi tidak lagi bersifat sektoral dan jangka pendek.

Ia bahkan menyinggung posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang harus benar-benar selaras dengan visi presiden.

"Perlu reformasi kelembagaan, agar kebijakan energi itu jadi kebijakan prioritas. Untuk menteri ESDM kalau dia tidak sejalan dalam komitmen Prabowo ya harus mencari yang lebih tepat," tandasnya.