Eks Lurah Condongcatur Ditahan Akibat Korupsi Tanah Kas Desa, Polisi Ungkap Modus Penyewaan Ilegal

Sementara itu, Kepala Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan DIY Topaz Mardiarto mengatakan Pemda DIY bersama Dispertaru terus memperkuat sosialisasi aturan pemanfaatan tanah kalurahan di seluruh wilayah DIY. 

Pendampingan diprioritaskan bagi kalurahan yang memiliki tanah kas desa bernilai ekonomi tinggi. Tujuannya agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.

"Harapannya agar masyarakat paham, memahami bahwa oh kalau mau melaksanakan atau memanfaatkan tanah kalurahan itu sudah ada aturannya. Jadi silakan aturannya sudah tegas, sudah jelas dari Pak Gubernur," tegas Topaz.

Dalam kasus ini tersangka R sangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 18 Undang-Undang yang sama.