Menguliti Paradoks Ekonomi Jogja: Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Masih Membesar

SuaraJogja.id - Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menyoroti angka ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih tinggi kendati mencatat penurunan angka kemiskinan. 

"Ada satu paradoks lain yang lebih jarang dibicarakan. Ketika kemiskinan turun, ketimpangan justru naik, dan naiknya persis di tempat yang kemiskinannya paling rendah," kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).

Menurut data BPS persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2026 tercatat 9,70 persen, turun 0,38 poin dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin menyusut dari 422,7 ribu jiwa menjadi 408 ribu jiwa. 

Namun demikian, Wisnu mengingatkan agar angka kemiskinan ini tidak dibaca semata sebagai angka agregat. Sebab, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kabupaten dan kota.

Berdasarkan data BPS 2024, persentase penduduk miskin tercatat 15,62 persen di Kulon Progo dan 15,18 persen di Gunungkidul. Sementara itu, angka kemiskinan Bantul mencapai 11,66 persen, Sleman 7,46 persen, dan Kota Yogyakarta 6,26 persen.

Pola tersebut masih terlihat dalam data yang lebih baru. Pada 2025, tingkat kemiskinan Bantul tercatat 11,54 persen, sedangkan Kota Yogyakarta turun menjadi 6,14 persen.

"Artinya, seorang warga Kulon Progo menghadapi kemungkinan hidup di bawah garis kemiskinan lebih dari dua kali lipat dibanding warga Kota Yogyakarta, di provinsi yang sama, dengan pemerintahan yang sama," tandasnya.

Rasio Gini DIY pada Maret 2026 tercatat 0,411. Angka tersebut menempatkan DIY sebagai salah satu provinsi dengan ketimpangan tertinggi ketiga di Indonesia. 

Kondisi tersebut semakin terlihat di Kota Yogyakarta. Daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di DIY, mencatat rasio Gini 0,449 pada 2024, tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di DIY.

Baca Juga: Viral Curhatan Perempuan di Sleman Jadi Tersangka Usai Diputus Pacar Oknum Polisi, Kok Bisa?

Kondisi tersebut memperlihatkan paradoks pembangunan di kota gudeg. Kemiskinan relatif terkendali, tetapi jarak antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih melebar.

Pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,75 persen pada triwulan II 2026, bahkan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, juga belum otomatis memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan secara merata.

"Mengapa paradoks ini terjadi di daerah yang menyandang predikat kota pendidikan dan budaya dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia? Jawabannya menurut saya terletak pada dua kelompok yang berdiri di dua ujung siklus hidup. Keduanya sama-sama belum cukup dijangkau sistem perlindungan yang ada," tuturnya.

Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih besar adalah penduduk lanjut usia (lansia). DIY merupakan provinsi dengan proporsi lansia tertinggi di Indonesia. 

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2025, persentase lansia di DIY mencapai 17,83 persen atau sekitar 674.000 orang, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 11,97 persen.

"Masalahnya bukan pada jumlah, melainkan pada sistem yang menopang mereka. Jaminan hari tua di Indonesia melekat pada pekerjaan formal, sementara sebagian besar lansia di DIY menghabiskan usia produktifnya di sektor informal," tandasnya.