MK Tolak Diskualifikasi, Gibran Harus Gentleman Buka Bukti Ijazah

SuaraJogja.id - Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi melalui Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXIV/2026 dirasa tepat. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menyebut, MK telah bekerja dalam koridor kompetensi dan kewenangannya.

Menurutnya, permohonan diskualifikasi Gibran sudah tidak tepat diajukan melalui rezim Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sebab, tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan Gibran kini berada dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, bukan lagi sebagai calon wakil presiden.

"MK sudah bekerja dalam koridor kompetensi domain kewenangannya. Putusan yang menolak gugatan atau petitum para pemohon, terutama permohonan diskualifikasi, memang sudah tepat karena bukan rezim Pemilu sekarang. Sudah masuk dalam fase rezim pemerintahan," papar King Faisal di Yogyakarta, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan, jika persoalan yang diajukan adalah diskualifikasi dalam konteks Pemilu, gugatan tersebut seharusnya dilakukan pada saat rezim Pemilu masih berlangsung pada 2024 silam. 

"Kalau diskualifikasi, itu masuk di rezim Pemilu dan itu sudah lewat. Tenggang waktu sudah lewat," ujarnya.

Selain persoalan waktu, King Faisal menilai persoalan legal standing atau kedudukan hukum para pemohon juga menjadi alasan mengapa gugatan tersebut tepat ditolak. Perkara yang dipersoalkan adalah PHPU. 

Padahal dalam konteks tersebut, pihak yang memiliki legal standing untuk menggugat adalah kandidat yang menjadi kontestan Pemilu. Sebut saja Ganjar Pranowo-Mahfud MD ataupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Yang berwenang untuk mempersoalkan ini adalah kandidat yang menjadi kontestan dalam Pemilu, dalam hal ini Ganjar dan pasangannya Mahfud, dan Anies. Itu sudah dilakukan pascapenetapan hasil perolehan akhir suara oleh KPU pada 2024 yang silam," jelasnya.

Karena itu, King Faisal menyebut gugatan yang diajukan sekarang sudah melewati batas waktu. Apalagi mekanisme PHPU memiliki batas waktu yang sangat ketat.

Baca Juga: KKN Berubah Jadi Misi Kemanusiaan, 61 Mahasiswa UMY Bertahan di Tengah Bencana NTT

"Deadline PHPU atau perselisihan hasil Pemilu itu hanya dimungkinkan oleh ketentuan undang-undang Pemilu dan KPU dan peraturan pelaksana itu tiga kali 24 jam," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, King Faisal menilai putusan MK bukanlah keputusan yang tendensius. Melainkan penegasan batas kewenangan lembaga tersebut.

"MK sudah memberikan garis demarkasi batasan kewenangan yang jelas bahwa MK tidak punya kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran, Wakil Presiden, karena memang perkara ini sudah selesai," jelasnya.

King Faisal bahkan menyebut gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan sebagai salah alamat apabila konstruksinya tetap diarahkan pada PHPU dan diskualifikasi.

"Boleh dikatakan salah alamat. Saya enggak tahu apakah ini by intention, sengaja atau enggak, itu soal mereka," tandasnya.

Meski demikian, King Faisal melihat ada sisi lain yang menarik dari perkara tersebut. Ia menduga gugatan itu, apabila dikonstruksi dari perspektif yang lebih luas, dapat saja membuka pembicaraan menuju mekanisme ketatanegaraan lain seperti impeachment atau pemakzulan Gibran.