Salah Baca Desil Berisiko Salah Sasaran Program, BPS Minta DTSEN Tak Dibaca Secara Sederhana

SuaraJogja.id - Angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak boleh diperlakukan sebagai label kemiskinan atau ukuran tunggal kemampuan ekonomi sebuah keluarga. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, kesalahan memahami desil berpotensi memengaruhi ketepatan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan desil merupakan gambaran posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan kombinasi karakteristik sosial ekonomi. Dengan demikian, keluarga yang berada pada desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, maupun kondisi kehidupan yang identik.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dikutip dari ANTARA pada Senin (24/08/2026).

BPS menjelaskan penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan, pekerjaan, kepemilikan barang, atau daya listrik. Posisi keluarga dihitung berdasarkan berbagai indikator, mulai dari kondisi rumah, sumber air minum, energi memasak, aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan hingga kondisi disabilitas.

Seluruh karakteristik tersebut diproses menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatif keluarga.

Persoalannya, desil kerap dipahami secara sederhana sebagai ukuran “miskin” atau “tidak miskin”. Padahal, BPS menegaskan desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun angka yang menunjukkan nominal pendapatan atau kekayaan keluarga.

Bagi pemerintah, data tersebut tetap penting karena dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program. Namun, penggunaan desil harus disesuaikan dengan tujuan dan ketentuan masing-masing program.

Artinya, ketepatan data menjadi faktor penting. Posisi desil dapat berubah ketika kondisi sosial ekonomi keluarga berubah maupun ketika posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain mengalami perubahan.

Karena itu, BPS menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN secara berkelanjutan. Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Meningkat hingga 5 Persen, 15 Ribu Warga DIY Lepas dari Kemiskinan

Masyarakat yang menemukan data dirinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya juga dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah. Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis mengubah posisi desil karena informasi yang masuk tetap harus melalui proses pemutakhiran dan penghitungan berdasarkan metode yang berlaku.

“Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” ujar Amalia.