Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo Ditagih, Pemerintah Diminta Berhenti Berkilah

SuaraJogja.id - Janji pemerintah membuka 19 juta lapangan kerja terus disorot di tengah ketatnya persaingan dunia kerja dan masih tingginya jumlah pencari kerja setiap tahun. 

Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 43.805 pekerja di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir menyatakan,  janji pemerintah terkait pembukaan 19 juta lapangan kerja perlu jadi salah satu tuntutan dalam aksi unjukrasa yang banyak bermunculan di berbagai daerah saat ini. Menurutnya, janji tersebut perlu ditagih dan dibuktikan melalui kebijakan konkret.

"Namanya juga janji, belum ditepati. Saya kira penting ditagih janjinya Pak Prabowo, kenapa belum ada," ujar Zuly disela Career Fair 2026 di Yogyakarta, Jumat(28/8/2026).

Menurutnya, aksi unjukrasa masyarakat dan mahasiswa saat ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mengingatkan pemerintah terhadap janji-janji yang telah disampaikan kepada publik.

Sebab pemerintah tidak bisa hanya meminta kampus mencetak lulusan berkualitas tanpa memastikan tersedianya lapangan pekerjaan. 

Kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan dunia industri dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan angka pengangguran. Apalagi kampus telah menjalankan tugas dengan mendidik dan meluluskan mahasiswa. 

Namun jika lapangan kerja tidak tersedia, lulusan yang memiliki kemampuan akademik maupun keterampilan tetap berpotensi menjadi pengangguran.

"Pemerintah juga harus konsekuen dengan lapangan pekerjaan yang dibuka makin banyak. Kalau kampus sudah meluluskan, anaknya pintar-pintar, akhlaknya baik, soft skill-nya bagus, tapi lapangan pekerjaan tidak dibuka, ya tetap saja jadi pengangguran," tandasnya.

Baca Juga: Polda DIY Akui Belum Terima Pemberitahuan Resmi Rencana Aksi, Titik Rawan Sudah Dipetakan

Di sisi lain, ia mengingatkan persoalan pengangguran di Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan membuka lebih banyak posisi aparatur sipil negara (ASN). Sebab jumlah lulusan dan pencari kerja setiap tahun jauh lebih besar dibandingkan kuota penerimaan ASN.

Ia menilai pemerintah perlu mendorong sektor swasta dan industri agar memperluas kesempatan kerja. Pemerintah juga harus memiliki peran lebih kuat dalam menciptakan ekosistem yang mendorong perusahaan merekrut tenaga kerja.

"Lapangan pekerjaan itu bukan hanya ASN. Perusahaan-perusahaan didorong oleh pemerintah membuka lapangan pekerjaan dengan kualifikasi sehingga di Indonesia tidak ada lagi pengangguran," ungkapnya.

Selain persoalan ketersediaan lapangan kerja, juga mengingatkan mahasiswa dan alumni agar tidak hanya mengandalkan nilai akademik ketika memasuki dunia kerja. Meski Nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) tetap penting, hal itu bukan satu-satunya pertimbangan perusahaan.

Kemampuan individual, soft skill, talenta khusus, serta etika dinilai semakin menentukan daya saing lulusan. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan tambahan dan karakter yang baik agar mampu bertahan menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat.

"IPK penting, kemampuan individual itu penting, talenta khusus itu penting, dan kemudian moral itu sangat penting," katanya.