Anggaran BNPB Terus Menyusut, Pakar Sebut Indonesia Bisa Terjebak dalam Siklus Respons Bencana

Rahmawati menambahkan, hubungan pendanaan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mestinya juga ditingkatkan. Pemda perlu memperkuat inovasi dan komitmen anggaran untuk kebencanaan karena urusan bencana pada dasarnya banyak berlangsung di daerah.

Terlebih anggaran daerah masih banyak diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang bersifat konvensional. Sedangkan penguatan kapasitas kebencanaan belum menjadi prioritas.

Bahkan ia menilai masih ada kecenderungan pemerintah daerah menunggu DSP dari pemerintah pusat ketika bencana terjadi. Padahal bis saja alokasi dana pemerintah pusat terbatas.

"Kadang bencana itu tidak dianggap penting, nunggu Dana Siap Pakai-nya pemerintah pusat. Kalau ada bencana, jadi mitigasi tidak dianggarkan di daerah," ungkapnya.

Karenanya Rahmawati meminta pemerintah memastikan skema pooling fund atau skema pengumpulan dana kebencanaan dimanfaatkan untuk membiayai mitigasi dan kesiapsiagaan.

Mekanisme pendanaan juga harus dibuat lebih fleksibel agar pemda tidak kesulitan mengakses anggaran. Terlebih masih banyak daerah yang belum mengakses pooling fund karena belum memahami mekanisme dan tata cara pemanfaatannya.

"Namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, perlu monitoring supaya malah dananya nanti dikorupsi," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga: Gagal Amankan Aksi di Simpang Empat Gramedia, JPW Kecam Pembiaran Bentrokan dan Keterlibatan Ormas