- Pemda DIY bersama Satgas MBG melakukan sidak mendadak ke dapur SPPG di Kota Yogyakarta pada Senin, 21 September 2026.
- Sidak tersebut dilakukan setelah dugaan keracunan makanan yang menimpa 413 siswa, guru, dan karyawan di SMKN 2 Yogyakarta.
- Hasil sidak menunjukkan banyak SPPG belum melaksanakan aturan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.
SuaraJogja.id - Pemda DIY akhirnya memperketat pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pasca rentetan persoalan keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terakhir, 413 siswa, guru dan karyawan di SMKN 2 Yogyakarta diduga keracunan usai menyantap ayam gongso MBG.
Senin (21/9/2026) dini hari, Pemda DIY bersama Satgas MBG mendadak turun ke sejumlah SPPG di Kota Yogyakarta. Tanpa pemberitahuan lokasi yang akan disambangi, tim langsung datang untuk melihat kondisi dapur secara nyata.
Hasilnya cukup mencengangkan. Pemda DIY mengaku menemukan banyak catatan karena sejumlah SPPG tidak melaksanakan aturan sesuai Standar Operasioal Prosedur (SOP).
Sekda DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta, Senin Siang menyatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi bersama Satgas MBG tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan proses pengolahan makanan benar-benar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Empat SPPG didatangi dalam sidak ini. ," ujarnya.
Menurut Made, tim memeriksa kondisi dapur, alur pengolahan makanan, kebersihan peralatan, lingkungan kerja. Selain itu proses pemorsian makanan.
Dari sidak tersebut banyak catatan yang perlu diperbaiki. Temuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Korwil BGN yang membawahi SPPG terkait.
"Ada SPPG yang belum sesuai dengan SOP. Padahal BGN sudah mengeluarkan SOP-nya kan begitu, tinggal mereka mau menjalankan sesuai dengan SOP itu atau tidak. Tapi kita lihat ada di lapangan yang masih belum sesuai," tandasnya.
Baca Juga: Puluhan Siswa Keracunan di Turi, Orang Tua Desak Stop MBG Kalau Bikin Anak Jadi Korban
Made menyebut, temuan tersebut bukan hanya persoalan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Namub jadi peringatan agar seluruh pihak yang terlibat dalam MBG memiliki komitmen yang sama terhadap keamanan pangan.
Apalagi MBG menyangkut makanan yang setiap hari dikonsumsi ribuan siswa. Kesalahan kecil dalam proses pengolahan maupun pemorsian berpotensi berdampak pada keamanan makanan.
"Semuanya harus punya komitmen yang sama gitu untuk menjalankan itu," ujarnya.
Made menambahkan, maraknya keracunan MGG di DIY maupun daerah lain karena kontaminasi makanan yang dapat terjadi pada berbagai tahapan.
"Bahan baku yang baik dan proses memasak yang benar tidak otomatis menjamin makanan aman apabila ada prosedur lain yang diabaikan," tandasnya.
Sementara terkait kasus dugaan keracunan di SMKN 2 Yogyakarta, SPPG yang memasok makanan ke SMKN 2 Yogyakarta telah dihentikan sementara operasionalnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Pasien Rumah Sakit di Bantul Ditangkap Polisi Usai Lecehkan Perawat
-
Buntut Foto Wapres Gibran Diturunkan, Kemendagri Hubungi DPRD DIY, Setwan Langsung Evaluasi
-
Bukan Aksi Sepihak, Forum Kebangsaan DIY Klaim Penurunan Foto Gibran Dipelopori Anggota Dewan
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC