Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC

SuaraJogja.id - Wacana pemajakan terhadap aktivitas ekonomi informal, mulai dari jasa tukang cukur, tukang pijat hingga warung tegal (warteg), mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Sultan mengingatkan pemerintah agar tidak bertindak berlebihan dalam menarik pajak dari masyarakat, terutama pelaku usaha kecil.

Sultan bahkan menyentil wacana tersebut laiknya pola pemungutan pajak pada zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Pada waktu itu, hampir semua aktivitas ekonomi dibebani pajak.

"Ah yo ora [dipajaki mestinya]. Mengko ngusung kursi wae dipajaki? (Tukang angkat kursi ya dipajaki-red). [Indonesia] udu (bukan-red) VOC, kalau VOC kabeh dipajaki," ungkap Sultan di Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurut Sultan, semua kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat mestinya proporsional. Kebijakan pajak semestinya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Negara juga tidak seharusnya memaksakan pungutan terhadap setiap aktivitas ekonomi tanpa memperhitungkan proporsionalitas.

"Ya ora to. Yang proporsional saja [kebijakan pajak]. Iya kan?," tandasnya.

Sebelumnya polemik pajak ini mencuat pasca Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyinggung besarnya potensi ekonomi informal yang belum tercatat dalam produk domestik bruto (PDB). Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim mengutip kajian Bank Dunia yang menyebut sekitar 35 hingga 40 persen kegiatan ekonomi Indonesia belum tercatat secara resmi.

Nilai ekonomi yang belum terdata tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 10.000 triliun. Contohnya transaksi jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya setiap bulan tanpa disertai kuitansi. Ia juga menyinggung pembayaran jasa pijat yang digunakan keluarganya.

"Artinya apa? Ternyata ada jutaan transaksi, kali ratusan juta, sebagian mungkin termasuk mungkin warung Tegal, beauty salon, tidak ada (pajak) semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp 10.000 triliun," ungkapnya.

Baca Juga: IAGI Soroti Tantangan Eksploitasi Kekayaan Geologi: Jangan Korbankan Lingkungan!

Secara terpisah  Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah tidak memiliki rencana memungut pajak dari pelaku usaha mikro dengan omzet terbatas. Sebab berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp 500 juta mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) dengan tarif 0 persen.

Sedangkan pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp 4,8 miliar dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Karenanya tukang pijat, tukang pangkas rambut hingga warteg yang menurutnya umumnya tidak memiliki omzet tahunan melebihi Rp 500 juta sehingga tidak dikenai PPh atas bagian omzet tersebut.

Kontributor : Putu Ayu Palupi