Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit

SuaraJogja.id - Sorotan publik yang tertuju pada skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai berpotensi mengalihkan fokus perjuangan elemen masyarakat sipil.

Jogja Police Watch (JPW) memperingatkan agar dinamika kasus tersebut tidak dijadikan alat untuk melemahkan pilar gerakan kritis.

Aktivis Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba, mewanti-wanti adanya potensi penyalahgunaan isu penyadapan ini untuk menekan aksi-aksi menyuarakan aspirasi rakyat di lapangan.

"Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo jangan sampai ada upaya mendiskreditkan gerakan murni dari masyarakat sipil termasuk dari kalangan mahasiswa maupun aktivis gerakan," kata Kamba kepada Suara.com, Rabu (4/11/2026).

Menurut Kamba, konsolidasi mahasiswa dan aktivis harus tetap berorientasi pada persoalan mendasar yang langsung menghimpit kehidupan warga, seperti anjloknya daya beli hingga persoalan bencana alam.

Ia menyoroti keterpurukan ekonomi rakyat di tengah lonjakan harga barang pokok serta indikasi penyelewengan dana kebencanaan yang tak kunjung tuntas.

"Gerakan Masyarakat sipil tetap fokus pada tuntutan semula misalnya persoalan ekonomi yang carut marut. Termasuk persoalan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan bencana yang belum terselesaikan dengan baik," tegasnya.

Masyarakat luas diimbau untuk tidak larut dalam drama konflik elit dan tetap memelihara kekompakan dalam mengawal berbagai kebijakan publik.

Kamba mengkritik keras wacana perluasan objek pajak yang dinilainya menyasar sektor usaha kecil menengah hingga pedagang kaki lima.

Baca Juga: Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?

Ia mengingatkan bahaya pemaksaan skema perpajakan demi memenuhi ambisi pembiayaan proyek-proyek strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih.

Kebijakan yang dinilai asal-asalan tersebut pada akhirnya hanya akan menempatkan rakyat kecil sebagai pihak yang paling dirugikan.