Geger di DPRD DIY, Foto Gibran Diturunkan, Forum Kebangsaan Desak Pemakzulan

SuaraJogja.id - Suasana ruang sidang DPRD DIY) geger setelah puluhan anggota Forum Kebangsaan DIY melakukan aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (4/11/2026). Aksi digelar setelah massa melakukan diskusi bersama sejumlah anggota DPRD DIY.

Aksi itu diklaim bukan sekadar simbolis. Forum Kebangsaan menyebut penurunan foto Gibran sebagai pesan politik pemakzulan Wakil Presiden merupakan harga mati.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD DIY bertujuan menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Oh, iya. Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati," tandasnya.

Menurut Chirzin, penurunan foto itu berlangsung spontan. Namun, dia menegaskan penurunan foto tersebut memiliki pesan politik yang tegas.

Mereka berharap aspirasi tersebut diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar ditindaklanjuti demi memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Mudah-mudahan kegelisahan ini sampai kepada RI 1 untuk ditindaklanjuti, agar suasana kebangsaan kita menjadi lebih kondusif dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi lebih baik dan sejahtera," paparnya.

Chirzin mengungkapkan, ada dua persoalan utama yang mereka soroti. Pertama, polemik ijazah Jokowi yang menurut mereka belum menemukan titik terang. Kedua, persoalan ijazah Gibran.

Dia bahkan menyampaikan keyakinannya ijazah asli Jokowi tidak ada. Meski demikian, dia menyebut masih menunggu proses persidangan yang akan berlangsung.

Baca Juga: Dugaan Ormas Dibenturkan dengan Demonstrans saat Kerusuhan Malioboro, Sultan Klaim Tak Tahu

Atas persoalan tersebut, Forum Kebangsaan DIY menyuarakan tuntutan pemakzulan terhadap Jokowi dan Gibran.

Chirzin juga memberikan peringatan kepada DPR RI agar tidak mengabaikan tuntutan yang disampaikan masyarakat.

Dia menilai DPR RI memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti persoalan yang mereka angkat. Bahkan, menurutnya, DPR akan dianggap mengkhianati amanat rakyat apabila tidak mengambil langkah pemakzulan terhadap Gibran.

Forum Kebangsaan DIY pun menginginkan persoalan ijazah kedua tokoh tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

"Andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan, seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," ungkapnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi