Elektabilitas PPP Cuma 1,9 Persen, Mardiono Singgung 'Kecelakaan Politik' 2024

SuaraJogja.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menghadapi pekerjaan besar menuju Pemilu 2029. Dalam survei terbaru Poltracking Indonesia, elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu tercatat hanya 1,9 persen, berada di posisi ke-10 dari 18 partai yang disimulasikan.

Angka tersebut menjadi sorotan karena PPP sebelumnya gagal memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyebut perjalanan partainya tidak lepas dari apa yang ia istilahkan sebagai accident atau kecelakaan politik pada pemilu sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Mardiono seusai aktivasi PPP Muda (P3Muda) di Yogyakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.

"Alhamdulillah, kita kemarin sebenarnya masih mendapatkan 4 persen lebih. Tapi dalam tanda kutip kita ada accident politik. Itulah keniscayaan bagi perjuangan partai politik," ujar Mardiono.

Survei Poltracking Indonesia yang dirilis 23 September 2026 mencatat elektabilitas PPP sebesar 1,9 persen. Survei dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi dengan metode stratified multistage random sampling dan margin of error sekitar ±2,9 persen.

Dalam simulasi surat suara 18 partai politik, PPP berada di bawah PSI yang memperoleh 2,3 persen. Adapun partai-partai lain berada di bawah 1 persen. Poltracking menegaskan hasil tersebut merupakan potret elektoral pada pertengahan Agustus 2026 sehingga persepsi publik masih dapat berubah mengikuti isu dan strategi politik masing-masing partai.

Mardiono Singgung Suara PPP yang Hilang

Mardiono mengatakan kondisi elektabilitas PPP saat ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Ia menyebut setelah Muktamar PPP pada September 2025, elektabilitas partainya dalam salah satu survei sempat mencapai 4,14 persen pada Oktober 2025.

Namun, angka tersebut kemudian kembali turun.

Baca Juga: Wacana Capres Harus Didukung 2 Fraksi DPR, PPP Soroti Keterwakilan Suara Rakyat

Mardiono juga kembali menyinggung hasil Pemilu 2024. Menurut dia, PPP sebenarnya memiliki perolehan suara yang lebih besar jika mengacu pada pembacaan internal partai.

Berbeda dengan klaim internal tersebut, penetapan KPU mencatat PPP memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen pada Pemilu 2024. Angka itu membuat PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Data KPU tersebut tercatat dalam dokumen resmi hasil Pemilu 2024.

Mardiono mengaitkan selisih tersebut dengan persoalan sistem teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara. "Pada saat perhitungan Pemilu, ya, itu namanya ada si rekap. Di hari-hari terakhir itu si rekapnya mengalami masalah IT yang dibiayai oleh negara dengan biaya yang mahal. Ya akhirnya dihitung secara manual. Nah, akhirnya apa, menimbulkan di sini ada ketimpangan. Ya, maka akhirnya ada suara yang tidak terhitung," katanya.

Menurut Mardiono, PPP kemudian memperjuangkan persoalan tersebut melalui Mahkamah Konstitusi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sesuai harapan partai. "Tapi di Mahkamah Konstitusi kita tidak berhasil. Tapi oke-lah, kita akan berjuang lagi [2029]," ujarnya.

Ia kembali menyebut adanya suara PPP yang menurutnya hilang dalam proses rekapitulasi. "Tapi semuanya itu sejarah mencatat bahwa akibat dari IT yang error, ya, itu kemudian mengakibatkan PPP akhirnya ada suara-suara yang hilang di celah-celah itu," kata Mardiono.

Selisih PPP dengan Ambang Batas