Budi Arista Romadhoni
Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:20 WIB
Ilustrasi gugatan ijazah Gibran di MK.
Baca 10 detik
  • Pengamat UMY Zuly Qodir menyatakan isu ijazah Gibran berpotensi mengalihkan perhatian publik dari kebijakan reshuffle kabinet.
  • Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet berulang kali pada 1 Oktober 2026 yang memicu pertanyaan publik.
  • Penempatan sejumlah pejabat baru dalam reshuffle tersebut dinilai tidak konsisten dengan kebijakan efisiensi pemerintahan sebelumnya.
Ilustrasi Wapres Gibran, Pratikno dan eks Kapolri Jend Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Suara.com)

Zuly menambahkan, di tengah isu ijasah Gibran, reshuffle 1 Oktober 2026 termasuk pergantian Menteri Luar Negeri, pergeseran posisi sejumlah menteri koordinator, serta pergantian Kapolri memang bukan tanpa alasan. Prabowo disebut ingin mengamankan Pemilu 2029 dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi srtategis.

Padahal sebelumnya Prabowo memberlakukan kebijakan efisiensi di banyak sektor. Namun dengan munculnya jabatan dan orang-orang baru, maka Presiden dinilai tidak konsisten karena membuat kebijakan yang tidak terencana.

"Saya khawatir apa yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo itu merupakan pikiran yang selalu bersifat tiba-tiba dan tidak penuh pertimbangan," paparnya.

Sementara terkait isu ketidakkompakan Prabowo-Gibran pasca permintaan maaf Wapres pada korban keracunan Makan Gergizi Gratis (MBG), Zuly menyebut hal itu membuktikan adanya ketidaksinkronan antara presiden dan wakil presiden. 

"Apalagi oresiden tidak pernah minta maaf tentang keracunan yang dialami oleh siswa [dalam program MBG], malah Gibran yang minta maaf," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More