Duit Sudah Disetor, Perekrut Menghilang, Calon Pekerja Migran di DIY Jadi Korban

Program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan SMK. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan lain juga dapat mengikuti pelatihan dengan persyaratan, antara lain berusia minimal 18 tahun, memperoleh izin keluarga, dan memiliki BPJS Kesehatan.

"Di DIY, kebutuhan tenaga kerja luar negeri antara lain berasal dari sektor perhotelan, manufaktur, dan pertanian. Malaysia dan Turki menjadi sejumlah negara tujuan penempatan yang ditangani perusahaan penempatan di wilayah ini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Agung Kurniawan mengatakan, edukasi juga dilakukan dengan melibatkan aparat kelurahan. Pemerintah kelurahan dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri.

"Kelurahan diharapkan membantu memastikan calon pekerja memahami prosedur resmi dan benar-benar memiliki tujuan bekerja, bukan sekadar mengikuti pelatihan," ungkapnya.

Di Kabupaten Bantul, Agung menyebut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 mengatur batas kewenangan lembaga pelatihan kerja (LPK) dan perusahaan penempatan pekerja migran.

LPK hanya berwenang menyelenggarakan pelatihan dan tidak boleh mengambil alih kewenangan perusahaan penempatan dalam proses penyaluran pekerja migran.

"Pemisahan kewenangan tersebut diharapkan mencegah tumpang tindih peran sekaligus mempersempit ruang bagi pihak yang menawarkan penempatan tanpa mengikuti ketentuan," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga: Menjajal 5G di Kereta Jogja-Solo, XLSMART Tembus 200 Mbps