Dua Tahun Prabowo-Gibran, Seniman Sindir Represi dan Anggaran Seni yang Tergeser Program Prioritas

SuaraJogja.id - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi kalangan seni untuk mempertanyakan arah kebebasan berekspresi dan keberpihakan negara terhadap kesenian. Di tengah tuntutan demokrasi yang semakin matang, praktik sensor dan pemberedelan karya seni dinilai masih menjadi persoalan.

Sementara dukungan anggaran untuk seni dikhawatirkan tersisih oleh program-program prioritas pemerintah.

Kurator seni asal Yogyakarta, Febrian Adinata Hasibuan, menilai negara seharusnya tidak lagi menempatkan seni sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan atau dibungkam. 

"Pemerintah semestinya membuka ruang bagi seniman untuk menyampaikan kritik dan gagasan melalui karya bukan malah melakukan represi," papar Febrian disela Pameran Nandur Srawung #13 di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Kamis (22/10/2026).

Menurut Febrian, persoalan kebebasan berekspresi tidak berhenti pada ada atau tidaknya kesempatan untuk berbicara. Tantangan berikutnya adalah memastikan suara yang disampaikan melalui seni benar-benar didengar.

Namun ternyata saat ini suara-suara para pekerja seni nampaknya juga tak didengar pengambil kebijakan. Alih-alih menerima kritik, represi justru dilakukan. 

"Saya kira sensor di seni itu sudah selesai, sudah enggak ada setelah kita terbebas dari Orde Baru. Tapi sebenarnya enggak cuma Prabowo, ya, tapi di era Jokowi juga," katanya.

Ia menyinggung polemik karya seni yang pernah muncul pada pemerintahan sebelumnya. Baginya, persoalan sensor seni tidak bisa dilekatkan hanya pada satu periode kekuasaan, tetapi perlu dilihat sebagai persoalan yang terus menguji komitmen demokrasi di Indonesia.

Terlebih di saat situasi ruang ekspresi secara formal tersedia, tetapi gagasan kritis yang disampaikan seniman ternyata belum tentu memperoleh perhatian yang memadai.

Baca Juga: Den Baguse Ngarso Punya Kebiasaan Kaul Prihatin Tidur di Teras, Sempat Dipijat Sebelum Meninggal

"Kita sekarang punya hak untuk ngomong, tapi rasanya seni ketika udah ngomong enggak didengarkan. Jadi sekarang kayaknya mesti ngomongin tentang hak untuk didengarkan, enggak cuma ngomong, tapi orang juga harus dengar," tandasnya.

Febrian menyatakan, pemberedelan karya seni tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, ekspresi yang lahir dari kegelisahan sosial semestinya menjadi bahan untuk membangun kehidupan bersama, bukan justru dihadapi dengan pembatasan.

"Pemberedelan-pemberedelan seni menurutku itu mesti dikecam. Enggak bisa dibenarkan lagi. Kalau kita mau berekspresi aja udah ditahan, lalu apa lagi yang dimiliki. Bahkan harusnya kita mestinya udah mendengarkan ekspresi-ekspresi itu, mengelola ekspresi-ekspresi itu untuk membangun, bukan malah dibungkam," ungkapnya.

Selain kebebasan berekspresi, Febrian turut menyoroti posisi kesenian di tengah kebijakan anggaran pemerintah yang berorientasi pada program prioritas. Dukungan anggaran negara terhadap seni yang dinilai semakin berkurang dan tersisih oleh program prioritas negara seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Febrian menilai persoalan tersebut tidak hanya dialami sektor kesenian. Berbagai sektor lain juga menghadapi situasi ketika perhatian pemerintah terpusat pada program-program prioritas.

Pekerja seni pun mempertanyakan dukungan terhadap kesenian di saat pemerintah fokus ke mengenai arah prioritas pembangunan. Di tengah berbagai program pemerintah yang populis keberlanjutan ekosistem seni, ruang berekspresi, serta pengembangan pengetahuan dan kreativitas mestinya tetap memperoleh perhatian.