Tarif BPJS Tak Naik, Tapi Biaya Operasional Bengkak, Rumah Sakit Swasta Ini Pilih Bertahan Hidup

SuaraJogja.id - Rumah sakit swasta dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan saat ini. Di satu sisi, biaya operasional terus meningkat. Di sisi lain, tarif pelayanan BPJS Kesehatan tidak banyak berubah selama bertahun-tahun meski pemerintah mengklaim menambah anggaran hingga Rp 20Triliun dan cair sekitar Rp10Triliun pada Oktober 2026 ini.

Namun, rumah sakit tetap dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pasien dari kelompok ekonomi bawah yang bergantung pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut. Di sisi lain saat ini muncul isu penghapusan BPJS dan dialihkan ke klinik kesehatan Merah Putih.

Di tengah tekanan tersebut, RS swasta di Yogyakarta berupaya mencari jalan keluar agar tetap bisa memberikan layanan pada pasien BPJS.  Sebut saja RS Bethesda Yogyakarta yang melakukan subsidi silang dalam layanan  pasien BPJS, penguatan kualitas pelayanan, hingga pengembangan medical tourism atau wisata medis untuk bisa tetap berhtahan.

"Strategi ini ditempuh agar keberlanjutan keuangan rumah sakit tetap terjaga tanpa mengorbankan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Direktur Utama RS Bethesda Yogyakarta, Edy Wibowo di Yogyakarta, Senin (26/10/2026).

Mekanisme subsidi silang ini menjadi bagian dari upaya menjaga pelayanan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Pengelolaan rumah sakit tidak berorientasi pada pembagian dividen. 

Dana yang diperoleh digunakan kembali untuk mendukung pelayanan dan keberlangsungan operasional. Rumah sakit juga memberikan pemahaman kepada pasien yang memiliki kemampuan finansial lebih baik mengenai mekanisme pembiayaan yang turut mendukung pelayanan secara keseluruhan.

"Melalui pendekatan tersebut, rumah sakit berusaha mempertahankan pelayanan bagi pasien yang membutuhkan, termasuk mereka yang mengandalkan BPJS Kesehatan," paparnya.

Meski demikian, subsidi silang bukan berarti tekanan keuangan dapat diabaikan. Rumah sakit tetap harus mengelola biaya operasional, pemeliharaan fasilitas, kebutuhan tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu pelayanan agar dapat terus beroperasi.

Rumah sakit harus mampu beradaptasi dengan kondisi pembiayaan yang tidak mudah. Kenaikan harga kebutuhan dan biaya operasional menjadi tantangan tersendiri ketika tarif BPJS tidak mengalami banyak perubahan.

Baca Juga: Dari Boven Digoel ke Bangku Kuliah, 25 Pemuda Papua Selatan Mengejar Mimpi Tenaga Ahli Perkebunan

Namun kondisi tersebut tidak boleh menggeser prinsip utama pelayanan rumah sakit, yakni menolong pasien terlebih dahulu. Hal itu sesuai prinsip pelayanan mereka untuk menolong pasien dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai.

"Kami harus beradaptasi. Kami tidak mengeluh karena sudah punya prinsip pelayanan, yakni tolong dulu, urusan belakang. Kami sudah terbiasa melayani dengan keterbatasan," paparnya.

Menurut dia, rumah sakit harus menjembatani mandat pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan operasional. Sebagai lembaga pelayanan kesehatan, rumah sakit tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan kemampuan finansial.

Prinsip tersebut menjadi penting, terutama ketika pasien datang dalam kondisi darurat dan membutuhkan pertolongan segera. Edy mencontohkan, pasien yang datang ke unit gawat darurat (UGD) harus mendapatkan pertolongan terlebih dahulu. Urusan administrasi dan pembiayaan diselesaikan kemudian.

"Kalau di tempat lain terkadang pasien diminta menyelesaikan deposit terlebih dahulu, kami mencoba agar pertolongan tetap menjadi prioritas," katanya.

Bagi Edy, rumah sakit tidak cukup hanya memastikan pasien mendapatkan tindakan medis. Lembaga pelayanan kesehatan juga harus menjaga agar masyarakat tidak kehilangan harapan ketika menghadapi persoalan kesehatan.