Nama Sri Sultan Masuk Radar Cawapres Pengganti Gibran, Ngarsa Dalem: Ya Jangan Lah

SuaraJogja.id - Nama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X ikut terseret dalam spekulasi politik mengenai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun Sultan langsung menepis isu tersebut. Bahkan, ia menyebut kabar namanya masuk radar cawapres tidak masuk akal. 

Isu ini mencuat di tengah dinamika politik nasional setelah pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Sejumlah nama kemudian dikaitkan dengan kemungkinan pergantian posisi pendamping Presiden Prabowo Subianto, termasuk Sultan.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar pencalonan dirinya sebagai cawapres Prabowo, Ngarsa Dalem (sapaan Sultan-red) memilih tidak banyak berkomentar. Ia menegaskan urusan pencalonan tersebut bukan menjadi kewenangannya.

"Ya jangan lah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).

Terkait namanya yang ramai disebut di media sosial (medsos) sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran, Sultan memberikan respons lebih tegas.

"Enggak ada logika. Enggak lah," tandasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya akan menerima apabila pencalonan tersebut sebagai panggilan tugas negara, Sultan kembali memberikan jawaban singkat.

"Enggak lah, saya tidak punya wewenang untuk memberikan komentar, enggak usah," ujarnya.

Sultan juga membantah adanya pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyuti Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang sempat berkunjung ke Yogyakarta pada usai kericuhan aksi massa di DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari.

Baca Juga: Meramu Puisi Sindhunata Menjadi Rima Hip-Hop: JHF Bersiap Luncurkan Album Baru 'Banyu Geni'

"Enggak [ketemu kapolri dan dasco]," tandasnya.

Saat kembali ditanya apakah ada pertemuan pada keesokan harinya, Sultan juga menegaskan tidak pernah bertemu.

"Enggak, enggak ketemu," katanya.

Sultan juga menolak mengaitkan dirinya dengan spekulasi pencalonan cawapres. Ia mengingatkan agar dirinya tidak terus-menerus ditanya mengenai persoalan yang bukan menjadi kewenangannya.

"Jangan lah. Sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu, bukan wewenang saya. Nanti saya dikira cerewet yang bukan wewenangnya, enggak lah," tandasnya.

Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyatakan dinamika politik yang mengiringi persoalan Gibran dalam 40 hari terakhir menjadi pelajaran penting mengenai kepemimpinan dan konstitusi. Eko menyatakan menghormati langkah sejumlah anggota DPRD DIY yang ikut mengajukan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran pada 11 November 2026.