Nama Sri Sultan Masuk Radar Cawapres Pengganti Gibran, Ngarsa Dalem: Ya Jangan Lah

"Sebagai Ketua Komisi A juga sebagai Ketua DPC Partai, yang pertama menghormati, menghargai teman-teman di DPRD DIY yang pada tanggal 11 November 2026 yang lalu mengajukan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," tandasnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan proses politik yang konstitusional. Ia juga menilai sejumlah keputusan lembaga hukum dan kebijakan pemerintah terkait dokumen pendidikan Gibran menjadi bagian penting dari dinamika tersebut.

Eko merujuk Putusan MK Nomor 1/PHPBU-Pres/2026, Putusan MA Nomor 742K/TUN/2026, serta keputusan Kemendikbudristek yang mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SLTA atas nama Gibran.

"Rangkaian keputusan tersebut menjadi dasar untuk mengambil langkah politik melalui hak menyatakan pendapat," ungkapnya.

Namun Eko tidak hanya melihat persoalan Gibran dari perspektif hukum. Ia mengaitkannya dengan nilai-nilai kepemimpinan Jawa, termasuk filosofi ngunduh wohing pakarti atau menuai hasil dari perbuatan sendiri.

"Apa yang terpotret dalam peristiwa kemarin dengan melihat berhentinya Wakil Presiden, itu sejatinya kita sedang melihat bagaimana alam semesta ini tidak bisa diatur, hukum Tuhan juga tidak bisa diatur," tuturnya.

Eko mengingatkan siapa pun yang nantinya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ia juga berharap agar pemimpin tidak menempatkan kepentingan pribadi, golongan, maupun keluarga di atas kepentingan bangsa dan negara.

"Pesan ini adalah pesan penting agar pada siapapun untuk tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, apalagi kepentingan keluarga di atas kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.

Baca Juga: Meramu Puisi Sindhunata Menjadi Rima Hip-Hop: JHF Bersiap Luncurkan Album Baru 'Banyu Geni'

Kontributor : Putu Ayu Palupi