Belanja Kesehatan RI Makin Cekak, BPJS Tak Merata, Rumah Sakit Terancam Kolaps

SuaraJogja.id - Masa depan pelayanan kesehatan Indonesia menghadapi ancaman serius. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, belanja kesehatan nasional masih tergolong rendah, bahkan berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kondisi ini berpotensi memicu persoalan berantai. Tak hanya ketimpangan akses BPJS Kesehatan, kesulitan keuangan bisa membuat rumah sakit terancam kolaps dan terjadi penurunan kualitas pelayanan medis.

"Rumah sakit terpaksa menahan berbagai pengeluaran untuk menjaga operasional. Jika kondisi keuangan semakin memburuk, kemampuan rumah sakit mempertahankan pelayanan juga bisa terganggu," papar Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Novat Pugo Sambodo di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).

Persoalan tersebut bukan sekadar soal keterbatasan anggaran pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan nasional juga menghadapi persoalan struktural. Ketergantungan terhadap APBN dan APBD, penurunan transfer ke daerah, tarif pelayanan rumah sakit yang belum menyesuaikan kenaikan biaya, serta belum optimalnya sumber pendanaan alternatif membuat keberlanjutan layanan kesehatan semakin tertekan.

Novat menyatakan akan ada risiko memburuknya kondisi sistem kesehatan apabila tidak ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Terlebih jika tren pembiayaan saat ini dibiarkan, dampaknya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. 

Sebab rumah sakit menjadi salah satu pihak yang paling rentan. Sebab mereka harus menghadapi tekanan keuangan dengan tarif pelayanan yang belum diperbarui dalam waktu cukup lama.

Menurutnya, persoalan itu tidak berhenti pada institusi rumah sakit. Ketika fasilitas kesehatan mengalami kesulitan keuangan, tenaga kesehatan (nakes) ikut terdampak. 

"Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan penurunan kualitas pelayanan," tandasnya.

Novat menilai Indonesia membutuhkan terobosan besar dalam pembiayaan kesehatan. Salah satu skenario yang disusun adalah mengumpulkan tambahan pendanaan hingga Rp200 triliun setiap tahun dalam kurun 10 tahun ke depan. Jumlah tersebut setara sekitar 1 persen dari PDB.

Baca Juga: Datang ke RS Langsung Terjamin: Pekerja Kini Tak Perlu Khawatir Jika Alami Kecelakaan Kerja

Sementara selama ini, salah satu sumber tambahan pendanaan yang diharapkan baru berasal dari pajak khusus kesehatan. Namun, kontribusi sumber pendanaan tersebut dinilai masih terbatas. 

"Penerimaan dari pajak khusus untuk kesehatan seperti DBHCHT tercatat baru mencapai Rp15,3 triliun," paparnya.

Alternatif lainnya, lanjut Novat adalah meningkatkan efisiensi belanja kesehatan, termasuk menekan kecurangan atau fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun upaya menemukan dan menindak kecurangan selama ini juga dinilai belum menghasilkan angka yang cukup besar dibandingkan kebutuhan pembiayaan.

Karena itu, sumber pendanaan perlu diperluas melalui asuransi kesehatan tambahan, asuransi swasta, filantropi, serta optimalisasi APBN dan APBD.

Namun sayangnya kontribusi potensi dana filantropi tercatat hanya Rp7,8 Triliun atau 1,29 persen belanja kesehatan 2024. Sedangkan jumlah asuransi kesehatan swasta mengalami penurunan dari 1,76 persen menjadi 1,66 persen penduduk Indonesia pada semester 1 2024-2026.

"Ekosistemnnya juga menjadi tidak sehat, BPJS terlihat berjalan sendirian," tandasnya.

Persoalan pembiayaan, lanjutnya juga semakin terasa di daerah. Salah satu titik rawan adalah keberlanjutan pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD.

Novat menjelaskan, pembiayaan peserta PBI yang bersumber dari APBN relatif masih bisa diakomodasi. Namun kondisi berbeda terjadi pada peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.

Penurunan transfer keuangan ke daerah membuat sejumlah pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membayar iuran masyarakat miskin.

Akibatnya, ada warga yang berisiko tidak lagi tercover sebagai peserta PBI APBD. Ketika iuran tidak dibayarkan, kepesertaan bisa menjadi tidak aktif.

"Situasi tersebut membuat masyarakat miskin semakin rentan kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Novat mencontohkan, ada daerah yang sampai harus mencari alternatif pendanaan melalui Baznas untuk membantu membayar premi masyarakat yang tidak mampu. Langkah tersebut dilakukan agar warga tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

"Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan maupun kemauan untuk mencari solusi serupa," ungkapnya.

Persoalan ini juga berimbas kepada rumah sakit. Ketika status kepesertaan pasien bermasalah, fasilitas kesehatan harus menghadapi persoalan administrasi dan pembayaran. Padahal rumah sakit seharusnya dapat lebih berkonsentrasi pada pelayanan klinis daripada terbebani persoalan administrasi pembiayaan.

Kondisi serupa perlu menjadi perhatian di DIY. Keberlanjutan pembiayaan peserta BPJS yang ditanggung pemerintah daerah menjadi penting.

"Hal ini penting agar masyarakat miskin tidak kehilangan perlindungan ketika kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan," tandasnya.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Laksono Trisnantoro menyatakan masyarakat yang mampu secara ekonomi juga perlu didorong memiliki asuransi kesehatan swasta alih-alih menggunakan BPJS.

"Negara harus tetap menjamin masyarakat miskin dan kelompok rentan. Namun, masyarakat yang mampu juga perlu mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pembiayaan kesehatannya sendiri," ungkapnya.

Persoalan penggunaan BPJS untuk penyakit berbiaya mahal, menurutnya juga perlu dikaji lebih mendalam. Laksono menilai perlu ada pemetaan mengenai siapa yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan BPJS untuk penyakit mahal, di mana mereka tinggal, serta bagaimana kondisi sosial ekonominya.

"Jangan sampai masyarakat miskin di wilayah pelosok kesulitan memperoleh dokter dan fasilitas kesehatan, sementara pembiayaan untuk layanan mahal justru banyak dimanfaatkan kelompok yang sebenarnya mampu," ungkapnya.

Dicontohkannya, penyakit seperti kanker dan jantung membutuhkan biaya besar, tenaga spesialis, serta fasilitas tidak tersedia merata di seluruh wilayah. Di sejumlah daerah terpencil, pasien bahkan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan rujukan. 

"Fasilitas hanya ada di kota-kota besar, akhirnya yang menggunakan obat-obatan mahal untuk jantung, kanker kebanyakan justru orang-orang yang mampu secara ekonomi yang punya BPJS," tandasnya.

Dosen Fakultas Hukum UGM, Rimawati menambahkan perlu ada kepastian hukum dalam pengembangan fasilitas kesehatan. Hal ini penting mengingat ada isu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hendak dimanfaatkan menjadi klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan.

"Persoalannya, pembangunan gedung tidak otomatis menyelesaikan kebutuhan pelayanan kesehatan. Harus tersedia dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, serta sistem rujukan yang memadai," ungkapnya.

Penempatan tenaga kesehatan di wilayah dengan akses rujukan terbatas juga membutuhkan kompetensi tambahan dan perlindungan hukum. Tenaga kesehatan tidak cukup hanya memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). 

"Jika bangunan KDMP dialihfungsikan menjadi klinik tanpa persiapan regulasi, persoalan baru justru bisa muncul," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi