SuaraJogja.id - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menyesalkan atas operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang menjerat sejumlah pejabat di daerah itu. Padahal seluruh PNS yang ada di lingkungan Balai Kota Yogyakarta telah menandatangi pakta integritas.
"Pakta integritas jangan hanya dimaknai hanya selembar kertas, tetapi harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan," ujar Baharuddin Kamba, Koordinator Forpi Kota Yogyakarta di Pemkot Yogyakarta, Selasa 20/8/2019).
Menurutnya, dengan adanya OTT KPK di Yogyakarta menjadi bukti adanya persoalan yang juga harus menjadi sorotan KPK. Yang selama ini dianggap KPK sulit melakukan OTT di Yogyakarta tetapi akhirnya dapat "pecah telur".
OTT KPK terhadap unsur PNS salah satunya, juga menjadi bukti pengawasan internal dalam hal ini oleh inspektorat masih lemah. Meskipun proyek itu diawasi oleh TP4D, tetapi toh yang mengawasi juga ikut terjaring dalam OTT tersebut.
Baca Juga:OTT Jaksa di Yogyakarta, KPK Segel Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Karenanya, KPK diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. PNS yang kena OTT dapat 'bernyanyi' nanti dengan bukti yang kuat dapat menyeret pihak lain dalam kasus tersebut.
"Karena jarang sekali pelaku korupsi itu tunggal, tetapi kebanyakan jamak," katanya.
Forpi berharap kasus itu menjadi yang terakhir. Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas janji oleh pimpinan kepala daerah, tetapi harus dilaksanakan dalam pekerjaan.
"Kami serahkan mekanisme yang ada. Apakah segera dilakukan pemecatan atau menunggu putusan berkuatan hukum tetap itu tergantung dari mekanisme yang ada," imbuh dia.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:4 Jam Diperiksa, Wakapolresta Solo Tak Tahu Nama 5 Orang yang Kena OTT KPK
