SuaraJogja.id - Meskipun belum sepekan DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi sudah ada 13.000 pemudik datang ke Gunungkidul.
Pemkab sendiri mengaku tidak bisa membendung laju pemudik masuk ke wilayah mereka.
Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, sejak awal Pandemi Covid-19 melanda, pihaknya telah mewajibkan semua pemudik untuk melapor ke pemerintah kalurahan.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah desa untuk mencatat setiap pergerakan warganya.
Baca Juga:Dampak PSBB, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Bawah -2,1 Persen
Badingah pun mengungkapkan pantauan Sistem Informasi Desa (SID) yang ada di setiap kalurahan.
Secara otomatis, kata dia, pemudik yang datang wajib memberikan informasi kepada pamong kalurahan, yang kemudian diinput melalui SID.
"Pergerakan pemudik tetap terpantau," ujarnya dalam apel siaga persiapan Pilkada, Rabu (16/9/2020).
Ia mengakui, arus mudik saat ini tidak terbendung, dan Pemkab sendiri tidak bisa menolak karena memang tidak ada dasar hukum untuk menolaknya.
Selain itu idak ada cara lain mencegah meningkatnya jumlah pemudik ini. Pihaknya hanya bisa menghadapi situasi ini dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.
Baca Juga:Belum Ada Penyekatan, Kendaraan Masih Bisa Keluar-Masuk Jakarta-Jabar
Saat ini, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Forkompinda dan mewajibkan pemudik untuk melaksanakan karantina mandiri terlebih dahulu selama 14 hari.
- 1
- 2
