ARB melihat tatanan yang saat ini dipakai tidak bisa dipertahankan lagi. Rakyat membutuhkan sebuah tatanan masyarakat yang baru dan mampu menjadi jawaban atas ketimpangan di segala hal.
Maka dari itu, ARB merumuskan beberapa prinsip yang menurutnya dapat diimplementasikan. Pendelegitimasian ini tidak hanya ditujukan pada persona yang berkuasa, tapi pada sistem. Artinya, perubahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan merombak sistem yang telah lama bercokol di Indonesia dan terbukti tidak dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat kecil.
"Maka dari itu kami tawarkan transisi Dewan Rakyat. Karena DPR yang kami tahu saat ini tak mewakilkan sama sekali suara rakyat," ujar dia.
Humas ARB lainnya, Lusi mengatakan dalam program transisi menuju sistem Dewan Rakyat, pihaknya memberikan sejumlah masukan diantaranya, menghapus utang luar negeri. Mayoritas rakyat tentu menolak menanggung utang luar negeri yang dipergunakan rezim. bhal itu bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sama sekali.
Baca Juga:Jelang Aksi, Beredar Hoaks Surat Perintah Pengamanan Aksi Polresta Jogja
"Kedua redistribusi kekayaan. Hal ini merupakan sesuatu yang krusial untuk perwujudan keadilan melalui pajak progresif 70% bagi orang kaya, sebab akumulasi kekayaan orang kaya berlangsung dengan cara memiskinkan mayoritas rakyat kecil," jelasnya.
Dalam transisi itu reforma agraria juga disoroti. Rakyat harus mendapat hal pengelolaan penuh. Termasuk peniadaan praktek monopoli lahan oleh segelintir pemodal.
Terakhir, aset asing dan swasta diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, dan juga mendukung perjuangan Hak menentukan nasib bagi bangsa Papua Barat.
