SuaraJogja.id - Aktivis Kesehatan Tirta Mandira Hudi alias dr Tirta dibuat geram dengan tingkah Pemerintah Daerah DKI Jakarta karena seolah membiarkan pelaksanaan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab, yang mengundang puluhan ribu tamu. Dokter Tirta juga tidak habis pikir dengan tindakan BNPB, yang memberikan masker gratis kepada tamu yang hadir.
Melalui akun Instagram pribadinya, @dr.tirta, pria kelahiran Jawa Tengah ini menyoroti pernyataan yang disampaikan Ketua Satgas penanganan Covid-19 Doni Monardo. Ia menilai bahwa pemerintah justru saling lempar tanggung jawab mengenai penyelenggaraan pesta pernikahan putri imam besar FPI tersebut.
"Gimana relawan sama rakyat bingung, BNPB bilang minta pak @aniesbaswedan menerapkan perda, padahal BNPB juga bagi-bagi masker ke tamu 20.000 pcs," tulis dr Tirta.
Menurutnya, sikap pemerintah yang saling lempar itu justru membuat masyarakat dan relawan bingung. Ia menyampaikan bahwa sah-sah saja untuk menyelenggarakan acara maulid, tetapi perlu memperhatikan momennya. Yang berhak melarang terselenggaranya acara itu, kata dia, adalah pemerintah. Sayangnya, antara Pemda dan Satgas tidak kompak dan justru saling lempar.
Baca Juga:Politisi PKB Tantang Anies Hentikan Acara Habib Rizieq: Kita Tunggu
Dokter Tirta meminta pemerintah bisa memberikan ketegasan. Ia menanyakan, jika hajatan diperbolehkan, seperti apa peraturannya, tetapi jika dilarang, alasannya apa. Jika hajatan HRS diizinkan, dr Tirta juga meminta kegiatan rakyat lainnya diizinkan. Ia merasa iba dengan tenaga kesehatan dan relawan yang pusing memandangi peraturan.
"Mosok harus viral #INDONESIATERSERAH dulu, baru berstatement, dan lempar-lemparan pula kesannya," imbuh dr Tirta.
Dalam unggahan lainnya, dr Tirta menyebutkan bahwa komentarnya tersebut bukan menyoroti siapa yang membuat acara. Secara pribadi ia juga segan dengan HRS karena dirinya juga seorang muslim. Menurutnya, yang menjadi masalah adalah standar ganda yang diterapkan pemerintah dalam penegakan edukasi covid.
Di beberapa kota, ia diminta untuk menegur acara-acara besar semacam kafe, konser, dan tidak jarang edukasi pernikahan, Bahkan razia yang dilakukan di Bandung dan Depok viral di dunia maya. Saat peristiwa serupa terjadi di Tegal, dr Tirta juga diminta BNPB untuk melakukan edukasi di wilayah tersebut.
"Warga kecil memandang BNPB dan Satgas covid sebagai PATOKAN, terutama kebijakan DKI JAKARTA yang awlanya SANGAT TEGAS sekarang gini juga," tulis dr Tirta.
Baca Juga:Komentari Video Aparat Marahi Pemilik Hajatan, Politikus PKB Sentil Rizieq
Ketika menerima informasi bahwa BNPB memberikan 20.000 masker untuk tamu undangan, dr Tirta merasa kecewa yang luar biasa. Sebab, jumlah masker itu bisa diberikan kepada para pengungsi Gunung Merapi, yang lebih membutuhkan. Dokter Tirta meminta pemerintah mencabut PSBB transisi dan tidak memberikan hukuman yang aneh-aneh pada masyarakat yang melanggar.
Sejak diunggah pada Minggu (15/11/2020), unggahan dr Tirta itu sudah disukai lebih dari 31 ribu pengguna Instagram. Ada seribu lebih komentar yang diberikan warganet. Mereka ikut berdiskusi mengenai persoalan yang tengah ramai diperbincangkan. Ada juga yang berpendepat bahwa pemerintah tidak konsisten.
"Masih aman DM sama rumah dok? Terus up biar normal senormalnya dok ini boleh itu enggak seakan virus takut sama yang punya kekuatan uang dan popularitas," tulis akun @ikddeo.
"Ini menurut saya bukan karena acara tersebut aja, tapi lebih dari itu, yaitu pemerintah yang inkonsisten," komentar akun @julius_andye17.
"Yoi dok Jabodetabek gak usah ada PSBB, kita yang rakyat kecil disuruh di rumah aja tapi yang punya masa malah ngumpulin masa!," tanggapan akun @dwiwahyue_.
Sementara akun @rizkyagustianp mengatakan, "Setuju, anggap aja gak ada covid berlaku hidup normal khusus nakes tetep patuhi protokol kasian kalau kena soalnya buat masyarakat dan penguasa mah bebas mau kena mau enggak terserah."
